materi kuliah Ike

PAUD

2008-04-18T22:26:00.000-07:00

Polling dan Permainan Statistik•
Oleh :Joko Subando, S.Si
ARTIKEL
• Polling dan permainan statistik
• Polling dan kepercayaan masyarakat
Abstraksi
Polling merupakan fenomena menarik akhir-akhir ini, selain mampu mengungkapkan permasalahan aktual yang relatif cepat dan akurat, publikasinya pun juga cukup genjar lewat koran, majalah, teleivisi maupun website-website internet. Namun, keakuratan polling dalam mengukur pendapat umum di kikis oleh sebagian lembaga yang tidak menerapkan metodologi polling secara standar. Mereka menyelenggarakan polling dengan mengambil responden secara "asal-asalan", lalu hasilnya dipublikasikan secara bombastis. Dengan melihat fenomena seperti itu, bagaimanakah cara mencermati polling yang baik? Menanyakan keabsahan sampel sebagai responden, teknik pengambilan sampel, metode wawancara dan bentuk pertanyaan polling merupakan langkah awal agar tidak terjebak oleh maraknya polling yang kadang kala itu adalah polling palsu. Sampel yang baik adalah sampel yang merepresentasikan populasi, sampel dipilih oleh peneliti bukan memilih dirinya sebagai responden seperti kebanyakan polling-polling di televisi saat ini. Metode wawancara yang akurat adalah dengan wawancara langsung yang dilakukan di seluruh propinsi bila permasalahan yang diangkat adalah permasalahan nasional. Dan bentuk pertanyaan yang baik adalah pertanyaan yang jelas dan tidak membias. Sementara itu mengetahui siapa sponsor pooling, akan membantu dalam memahami temuan polling sebab dapat dimungkinkan penyelenggara merekayasa hasil polling.
Kata kunci ; polling, sampel, populasi, metodologi polling
A. PENDAHULUAN
Mengetahui pendapat umum yang berkembang di tengah masyarakat baik itu berupa sikap masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, dukungan masyarakat terhadap partai atau calon presiden,, pendapat masyarakat terhadap produk barang tertentu, merupakan hal penting bagi pemerintah, partai politik maupun instansi swasta.
Pemerintah butuh legalitas dan dukungan dari masyarakat, sehingga mengetahui seberapa besar dukungan atau penolakan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah merupakan hal yang patut diketahui. Bagi partai politik pendapat yang berkembang di tengah masyarakat merupakan senjata utama untuk mengoreksi pemerintah dan menaikkan nilai tawar partai. Seberapa besar dukungan masyarakat terhadap langkah partai merupakan hal yang seharusnya diketahui. Demikian juga bagi sebuah perusahaan, masyarakat adalah konsumennya maka mengetahu apa yang menjadi pemikiran dan perasaan masyarakat terhadap produknya menjadi hal yang penting agar apa yang diproduksi dan diluncurkan ke tengah masyarakat direspon dan diterima dengan baik.
Pendapat umum dapat ketahui melalui, diskusi, pemilu, atau lewat polling. Dan saat ini, polling mulai marak diberbagai media, baik di media massa seperti koran, majalah atau media elektronik seperti radio, televisi maupun internet. Polling menjadi fenomena yang menarik karena mampu menyajikan pendapat umum dalam waktu yang relatif singkat dan mampu menerobos ruang-ruang privat serta memberikan rasa aman bagi orang yang menyampaikan pendapatnya.
Banyak lembaga yang menyelenggarakan polling, baik polling di bidang ekonomi, politik, sosial budaya maupun pertahanan keamanan. Di Amerika Serikat Gallup dikenal sebagai lembaga polling yang cukup kredible, lembaga tersebut telah melakukan polling pemilihan presiden sejak tahun 1936. Dari 18 kali pemilihan presiden hanya sekali memberikan prediksi yang salah, yaitu ketika pemilihan presiden tahun 1948.
Saat itu calon Presiden ada empat, Deway, Truman, Thurmon, dan Wallace, menurut polling yang diselenggarakan Gallup dukungan terhadap Dewey 49,9%, Truman 44,8%, Thurmon 2,0% dan Wallace 4,0 %. Dengan demikian menurut polling lembaga tersebut yang menjadi Presiden AS periode 1948-1952 adalah Deway karena perolehan dukungannya terbesar. Namun ternyata dari hasil pemilu menunjukkan bahwa perolehan suara Deway hanya 45,1%, sedangkan Truman 49,5%, Thurmom 2,4%, Wallace 2,4%. Dengan demikian yang berhak menduduki gedung putih saat itu adalah Truman. Inilah kesalahan tunggal Gallup selama melakukan polling, sementara itu dari 17 kali pemilu yang lain lembaga ini mampu memprediksikannya dengan baik.
Di dalam negeri sendiri lembaga-lembaga Polling juga banyak seperti Lembaga Penelitian Pendidikan dan penerangan Ekonomi-Sosial (LP3ES), Lembaga Survey Indonesia (LSI) , Soegeng Sarjadi Sindicate (SSS) dan lain sebagainya. Lembaga-lembaga di atas akhir-akhir ini sering terdengar karena cukup intens dalam melakukan polling calon presiden, bahkan LP3ES dan NDI (National Democratic Institue) sempat membuat terobosan hebat dalam penghitungan suara pada pemilu putaran pertama 5 Juli lalu yakni Quick Caunt.
Di sisi lain, semakin membludaknya pemilik Hand Phone (HP) dan telepon, semakin menambah meriahnya polling-polling yang diselenggarakan oleh beberapa stasiun televisi. SCTV, TV7 dan Metro TV hampir setiap hari menggelar dan menayangkan hasil polling. Masyarakat dapat mengirim sms untuk mendukung calon presiden pilihannya. Namun, apa yang ditayangkan di media tersebut justru membingungkan masyarakat. Masyarakat menjadi bertanya-tanya apakah temuan polling itu dapat dipercaya atau tidak? Sebab hasil polling antara stasiun TV satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Di TPI samapai tanggal 3 Juni 2004 jam 17.30 WIB pasangan Amin-Siswono memperoleh dukungan 44,40%, SBY-JK 32,13%, sementara itu polling di stasiun SCTV sampai hari itu juga pasangan Amin-Siswono memperoleh dukungan 42, 26%, SBY-JK 37, 34%, pasangan lain, Wiranto-Shalahudin, Mega-Hasyim dan Haz-Agum memperoleh dukungan di bawah 11 %. Di TV7 (sampai tanggal 4 Juni 2004 jam 13.00 wib) pasangan SBY-JK memperoleh dukungan 29,97 % sementara pasangan Amien-siswono 28,89%. Nah, dengan melihat fenomena diatas bagaimanakah cara mencermati temuan polling yang baik?
B. KAJIAN TEORI
Polling adalah suatu kerja pengumpulan pendapat umum dengan menggunakan teknik dan metode ilmiah. Metode yang dipakai untuk mengenali pendapat itu adalah survei yaitu suatu metode dimana obyek adalah orang atau individu dan menggunakan kuisioner sebagai alat untuk mendapatkan data/informasi.
Karakteristik utama polling adalah berkaitan dengan publikasi hasil penelitian. Pertama, waktu penyelenggaraan dan publikasi terbatas. Jawaban seseorang adalah pada saat wawancara dilakukan.dan publikasi dilakukan ketika isu masih hangat. Bila wawancara dan publikasi tidak segera dilakukan maka isu akan segera hilang dan apabila polling tetap dilakukan maka hasilnya tidak akan banyak membawa manfaat. Kedua, polling hanya menangkap fakta. Ketika muncul isu UULL(undang-undang lalu lintas) maka polling hanya menangkap apakah masyarakat setuju atau tidak. Lain dengan survey akademik yang diperlukan justru penjelasan mengapa mereka setuju atau mengapa mereka tidak setuju.
Tahap awal dari semua kegiatan polling adalah mendesain polling, polling didesain dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah dalam metode penelitian sosial yang sering disebut dengan metodologi polling.
Pertama, mengidentifikasi tujuan polling. Masalah penting adalam polling adalah merumuskan dengan tepat tujuan polling yang akan dibuat. Tujuan yang ditetapkan akan menentukan semua instrumen polling yang akan digunakan, target populasi, tipe informasi, waktu wawancara, dan metode wawancara.
Kedua, populasi dan kerangka sampel polling. Populasi polling ditentukan oleh topik dan tujuan yang akan dibuat. Misalnya kalau mau mengetahui sikap masyarakat terhadap likuidasi bank maka populasi yang relevan adalah para pemilik rekening di bank. Kalau ingin mmengetahui pendapat masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu maka populasinya adalah para pemilih pemilu. Sampel merupakan bagian dari populasi. Sampel diambil karena melakukan penelitian terhadap semua anggota populasi adalah hal yang tidak mungkin dilakukan, bila populasinya cukup besar.
Ketiga, menentukan teknik penarikan sampel. Teknik penarikan sampel apa yang akan dipakai ditentukan sebelum polling dikerjakan. Pertimbangan yang dipakaii untuk menetukan teknik penarikan sampel diantaranya adalah ada tidaknya kerangka sampel. Apabila kerangka sampel telah tersedia dapat memutuskan memakai teknik sampel acak sederhana atau sistematis. Tetapi apabila kerangka sampel yang memuat populasi belum tersedia dapat menggunakan teknik klaster. Pertimbangan lain, sampelnya menyebar atau mengumpul. Jika menyebar, lebih efektif mengunakan sampel klaster namun jika mengumpul maka lebih tepat mengunakan sampel acak sederhana atau stratifikasi.
Keempat, menentukan tipe informasi. Dalam polling, cara untuk mengetahui pendapat/perilaku adalah dengan bertanya, data tidak dapat diperoleh dengan observasi atau partisipasi tetapi menanyakan langsung kepada responden. Dengan daftar dibuat untuk menanyakan apa yang mereka rasakan atau yang mereka pikirkan terhadap isu-isu tertentu.
Kelima, waktu wawancara. Desain polling juga harus mempertimbangkan apakah polling dibuat untuk sekali waktu (survey cross-sectional) ataukah rangkai waktu (survey longitudinal). Polling dapat dipandang sebagai pendapat yang disampaikan seseorang waktu wawancara dilakukan. Disisi lain, polling juga dapat dipandang sebagai survey longitudinal yang mengumpulkan pendapat individu dari waktu ke waktu untuk melihat perubahan perilaku, sikap atau kepercayaan masyarakat. Perbedaan utama kedua desain diatas adalah bahwa pada survey longitudinal harus menanyakan secara tepat pertanyaan yang sama setiap waktu, dan melihat perubahan yang dapat dilihat setiap waktu itu. Sementara untuk survey cross-sectional sekali bertanya kemudian dianalisis dan disimpulkan.
Keenam, menentukan metode wawancara. Metode wawancara ditentukan sebelum polling dijalankan-apakah memakai metode wawancara langsung, lewat surat atau wawancara lewat telepon. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, untuk wawancara langsung kita medapatkan informasi secara mendetail namun butuh waktu yang lama, sementara untuk wawancara lewat telepon kita dapat cepat menyelesaikan polling tapi kendalanya tidak banyak masyarakat yang memilki telepon sehingga sampelnya kurang mewakili dan kalau lewat surat, banyak surat yang tidak direspon oleh responden walaupun semua kerangka sampel disurati.
Ketujuh, Setelah semua data/informasi tersedia, langkah terakhir adalah menganalisis data. Biasanya data di analisis berdasarkan prosentase kemudian disimpulkan dan digeneralisasi ke tingkat populasi.
C. Pembahasan
Polling sebagai suatu metode pengukuran pendapat umum mempunyai keterbatasan, yakni amat tergantung kepada teknik dan metode yang dipakai. Berdasar karakternya yang sangat tergantung oleh waktu dan kemampuannya hanya menangkap fakta, maka jika melihat hasil polling harus cermat, Ada beberapa pertanyaan yang harus dilontarkan dan harus didapatkan jawabannya lebih dahulu sebelum menerima hasil poling yang ada. Beberapa pertanyaan tersebut adalah
1. Siapa yang mensponsori polling?
Dengan mengetahui siapa yang mensponsori polling, akan membantu dalam membaca temuan polling. Hal ini tidak berarti sponsor polling selalu merekayasa hasil polling, tetapi pengetahuan itu dapat menyingkap kepentingan yang mendasari diselenggarakannya polling, apa yang ingin diperoleh sponsor tersebut dengan melakukan polling-apakah hanya sekedar kepentingan akademis ataukah kepentingan ekonomi dan politik.
Contoh bagaimana sponsor mempengaruhi polling adalah polling yang pernah dilakukan gedung putih pada tahun 1972. Setelah Nixon memerintahkan penghancuran pangkalan militer Vietnam utara, juru bicara gedung putih melaporkan bahwa publik Amerika mendukung langkah Nixon, sebab pada waktu polling mereka yang tidak setuju banyak yang tidak ditabulasi dan dihitung .
2. Apakah ada tujuan khusus dari penyelengara polling?
Pertanyaan penting yang harus diberikan ketika membaca polling adalah digunakan untuk apa hasil polling tersebut. Apakah untuk kepentingan bisnis, sebagai strategi pemasaran, untuk kampanye suatu program/kebijakan, sebagai sumber berita surat kabar/majalah, untuk evaluasi program, ataukah untuk mengangkat kandidat tokoh politik.
Polling dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana kekuatan seorang kandidat di depan publik dan dapat secara akurat mengukur bagaimana persepsi lawan politik. Atau dalam bahasa yang lain polling dapat digunakan untuk menciptakan citra yang berbeda dari lawan politiknya. Hal ini menjadi faktor kemenangan Reagen atas Carter pada pemilu AS tahun 1984. Konsultan polling Reagen, sebelum kampanye membuat polling untuk menanyakan kepada pemilih apa penilaian mereka terhadap Carter. Publik berpendapat bahwa Carter, terlalu lemah atau tidak tegas dalam mengambil keputusan(diantaranya adalah berlarut-larutnya penyelesaian sandra di Iran). Karakter Carter yang lemah dimanfaatkan kubu Reagen dalam kampanye untuk menampakkan sosok Reagen yang tegas dan pemberani dalam bertindak serta mendengung-dengungkan heroisme dalam setiap kampanyenya. Inilah salah satu bukti bahwa polling mampu mengangkat kandidat tokoh politik. Mengetahui dengan baik tujuan diselenggarakan polling akan membantu memahami temuan polling sehingga tidak mudah terbuai dengan angka-angka polling.
3. Siapa populasi polling dan bagaimana kerangka sampel disusun?
Populasi diambil biasanya dihubungkan dengan tujuan atau topik. Pengetahuan tentang populasi penting, untuk menilai apakah sampel yang diambil relevan dan sesuai dengan tujuan polling. Misalnya polling dengan topik nasib buruh di Solo. Populasi yang relevan adalah buruh/pekerja di Solo. Tetapi, bila dalam polling yang diambil adalah mahasiswa Solo dan menanyakan kepada mereka bagaimana pandangannya terhadap nasib buruh saat ini, tentu saja hal ini tidak tepat. Karena tidak tepat hasilnya pun mempunyai kemungkinan tidak tepat.
Selain populasi, penting juga diketahui bagaimana kerangka sampel diambil. Dalam polling mengenai nasib buruh misalnya dari mana kerangka sampel disusun, apakah dari daftar nama yang sudah ada di departemen tenaga kerja, dafatar buruh di Jamsostek, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ( SPSI), atau mendaftar satu per satu buruh yang ada di seluruh kota tersebut. Seringkali peneliti kesulitan menetukan kerangka sampel yang sempurna sehingga mereka hanya mengambil data begitu saja, andaikan dalam polling mengambil data daftar buruh/pegawai dari jamsostek atau SPSI maka harus hati-hati dalam membaca temuan polling. Bila polling berkaitan dengan gaji maka tidak dapat digeneralisasi bahwa semua pegawai mengatakan gaji tidak sesuai, karena kerangka sampel yang diambil tidak menyeluruh, sebab tidak semua buruh/pegawai terdaftar dalam Jamsostek/SPSI.
Polling-polling yang diselengarakan TV, Radio atau koran dengan mengirim sms juga tidak dapat digeneralisasi ke tingkat populasi hal ini disebabkan pemilik telepon atau hp tidak begitu banyak (10% penduduk).
Hal lain, baru saja Solopos menyelenggarakan polling berkaitan kebijakan pemerintah kota terhadap pasar- menurut anda, sejauh mana keseriusan pemerintah kota dalam mengantisipasi terjadinya kebakaran pasar? Mekanisme polling, masyarakat umum atau siapa saja boleh memberikan aspirasinya lewat sms, dengan menjawab pilihan yang ada. Hasilnya, kebijakan pemerintah kota dinilai masyarakat belum serius dalam mengantiipasi kebakaran pasar. Bila dicermati polling ini kurang pas. Sebab sampelnya diambil bukan dari orang yang pas. Mestinya sampel diambil dari orang yang tahu dan berkaitan langsung dengan pasar, misalnya pedagang-pedagang pasar klewer, pasar gedhe, pasar legi dan lain sebagainya, bukan masyarakat secara umum.
4. Bagaimana karakteristik sampel?
Dalam membaca data polling, karakteristik sampel dapat membantu untuk memahami temuan polling. Misalnya sebuah polling menempatkan tokoh A sebagai kandidat kuat Presiden Indonesia, perlu diteliti karakteristik responden polling-apakah berasal dari desa atau kota, apakah berlatar belakang pendidikan rendah atau tinggi. Sebab hasilnya bisa berbeda jika sampel yang diambil banyak yang berasal dari masyarakat berpendidikan tinggi begitu pula sebaliknya. Dan secara teoritis sampel yang berasal dari kota berbeda pandangan dengan sampel dari desa. Ini akan membantu dalam mengkritisi angka-angka polling, sehingga tidak tertipu dengan angka polling yang disajikan.
5. Sejauhmana presisi hasil polling?
Kalau teknik pengambilan sampel berhubungan dengan pertanyaan apakah data dapat digeneralisasikan kepada populasi yang lebih luas, maka presisi berhubungan dengan sejauhmana data hasil polling mendekati kebenaran dari hasil sesungguhnya. Cara paling mudah untuk mengetahui presisi adalah dengan melihat sampling error yang dipakai dalam polling.
Data mengenai sampling error penting, terutama apabila kita menafsirkan data polling dengan proporsi antara mereka yang setuju dengan yang tidak setuju relatif berimbang. Misalnya polling berkaitan dengan fatwa presiden wanita haram. Ketika ditanya setuju atau tidak setujukah anda dengan fatwa presiden wanita haram? Proporsi responden yang setuju dengan yang tidak setuju : 45% : 55%. Bila sampling error yang dipakai 5% maka agak riskan untuk menyimpulkan bahwa masyarakat tidak setuju dengan fatwa presiden wanita. Sebab presentase sesungguhnya, masyarakat yang tidak setuju adalah sebesar 50% –60 % agak berimbang dengan mereka yang menyatakan setuju yaitu 40% –50%. Inlah pentingnya presisi.
6. Sejauhmana arti penting isu terhadap orang yang diwawancarai?
Memastikan apakah responden yang diwawancarai berkata yang sebenarnyaa adalah hal yang tidak mudah. Kuisioner bukanlah mesin kejujuran yang dapat menghasilkan data yang benar-benar jujur dari responden. Yang dapat dilakukan adalah menyusun instrumen dan menciptakan suasana yang mendukung sikap kejujuran responden dalam menjawab pertanyaan. Salah satu aspeknya adalah responden mengetahui isu yang ditanyakan. Melakukan wawancara kepada responden yang tidak tahu terhadap isu akan terjadi bias, sebab pada akhirnya yang didapatkan bukanlah pendapat responden tetapi kebingungan atau ketidaktahuan responden.
Ketika membaca polling, langkah sederhana untuk mengetahui hal itu adalah dengan mengamati apakah isu yang ditanyakan itu relevan bagi responden. Menanyakan isu penurunan saham terhadap masyarakat umum tentu saja tidak relevan karena banyak mereka yang tidak tahu mengenai isu tersebut. Ketidaktahuan responden terhadap isu menyebabkan hasilnya bias.
Majalah balairung UGM pernah melakukan polling mengenai pemilihan rektor. Sampel polling adalah mahasiswa UGM. Salah satu item pertanyaan adalah "Apakah anda setuju dengan mekanisme pemilihan rektor seperti sekarang ini? Hasilnya : setuju 53, 74%, tidak setuju 40,82% dan tidak tahu 3,40%. Pertanyaan lain. : apakah anda setuju apabila mahasiswa dilibatkan dalam proses pemilihan rektor?" hasilnya: setuju 93,42%, tidak setuju 5,76%. "apakah anda setuju apabila pemilihan rektor tanpa campr tangan pihak luar?",hasilnya 88,43% setuju dan tidak setuju 16,66%.
Dari hasil polling tersebut terlihat bahwa sebenarnya responden tidak tahu dengan isu yang ada. Pemilihan rektor pada waktu itu dilakukan oleh sekelompok elit yaitu guru besar kemudian hasilnya ditetapkan oleh presiden, mahasiswa tidak dilibatkan sama sekali. Berdasar polling 53,74% mahasiswa setuju dengan mekanisme tersebut. Namun, hal ini kontradiksi dengan jawaban pertanyaan kedua karena 93,42% mahasiswa menginginkan dilibatkan dalam pemilihan rektor bahkan yang lebih kontradiksi lagi dengan pertanyaan pertama adalah hasil temuan untuk jawaban pertanyaan ketiga, 88,43% setuju dalam pemilihan rektor tidak ada campur tangan pihak luar. Inilah pentingnya pemahaman isu bagi responden.
7. Bagaimana sudut pandang dan rumusan pertanyaan yang dipakai?
Hasil polling sangat mudah dipertanyakan validitasnya, karena polling umumnya menanyakan masalah yang kompleks, tetapi ditanyakan secara cepat dan sederhana. Dalam membaca polling tidak cukup terpaku pada jawaban atas pertanyaan, tetapi perlu menilai bagaimana jawaban itu diproduksi lewat sudut pandang tertentu. Misalnya isu mengenai pamswakarsa, masyarakat mungkn setuju dengan kehadiran pamswakarsa jika pertanyaan dikaitkan dengan bentuk pengamanan bagi warga masyarakat. Tetapi tingkat persejutuan itu akan berubah jika kehadiran pamswakarsa tersebut dikaitkan dengan upaya untuk menghentikan demosntrasi mahasiswa. Inilah arti sudut pandang pertanyaan dalam polling.
Rumusan pertanyaan juga membantu dalam memahami temuan polling. Tahun 1992 majalah editor pernah melakukan polling mengenai pengalaman seks pelajar di Jakarta. Polling itu mengklaim menemukan bahwa 41% remaja pernah bersetubuh (berhubungan layaknya suami istri). Mungkin akan terperanjat manakala memabca dengan data ini. Tetapi apakah sesungguhnya pertanyaan yang ditanyakan dalam polling majalah tersebut? Majalah itu menanyakan apakah pengalaman seks yang pernah anda alami? (a) menyenggol/memegang/meraba/membelai bagian tubuh yang peka milik lawan jenis. (b) meraba alat vital lawan jenis. (c) berciuman dengan lawan jenis (d) bersetubu dengan lawan jenis.
Hasil polling dari pertanyaan tersebut untuk responden yang mengaku menyenggol/memegang/meraba/membelai bagian tubuh yang peka milik lawan jenis sebanyak 12%, responden yang mengaku meraba alat vital lawan jenis sebanyak 4%, responden yang mengaku berciuman dengan lawan jenis sebanyak 42%, dan responden yang mengaku bersetubuh dengan lawan jenis 41%.
Betulkah 41% remaja pernah berhubungan seks? Pertanyaan polling editor ini terlalu membebani karena menganggap semua pelajar (minimal semua responden) pernah melakukan seksual. Padahal tidak semua pelajar pernah melakukan hubungan seksual. Lagi pula, dengan bentuk pertanyaan yang seperti itu tentu saja hasilnya akan mencengangkan, karena hanya itu pilihan yang diberikan kepada responden. Responden tidak punya alternatif pilihan lain. Sehingga distribusinya akan mengerucut ke satu atau beberapa pilihan yang ada. Distribusi jawaban itu akan lain jika pertanyaannya, "apakah anda pernah mempunyai pengalaman seks dengan lawan jenis? Ya-tidak. Jika ya, pengalaman seks apa yang pernah anda alami? Dengan pertanyaan seperti ini kemungkinan distribusi jawaban akan berubah. Dari sini dpat dilihat bahwa temuan polling sangat tergantung bagaimana pertanyaan itu disampaikan kepada responden.
8. Bagaimana pengumpulan data dilakukan dan kapan wawancara diselengarakan?
Kita perlu mempertanyakan metode apa yang dipakai dalam wawancara, apakah polling dilakukan lewat surat, telepon ataukah wawancara langsung kepada responden. Polling yang baik bukan memakai seluruh metode tetapi memilih metode yang sesuai dengan tujuan polling. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri.
Berkaitan dengan polling lewat telepon atau sms di TV atau Radio Yanti Sugarda dari Polling Center mengatakan hal itu adalah polling palsu, sebab pengambilan sampel tidak menggunakan prinsip probabilitas. Senada dengan Yanti Sugarda, Direktur National Opinion Research Center (NORC) mengatakan "polling jenis ini tidak mempunyai nilai apa-apa kecuali sekedar memenuhi rasa ingin tahu saja" hal ini disebabkan anggota masyarakat memilih dirinya sebagai sampel. Sementara itu berkaitan dengan wawancara dan publikasi, publikasi dilakukan waktu isu masih hangat dan sehabis pengumpulan data lewat wawancara selesai.
9. Apakah ada masalah non Attitude?
Masalah tidak berpendapat menjadi penting dalam pelaksanaan polling di Indonesia karena banyak masyarakat yang masih takut dalam menyampaikan pendapatnya. Litbang kompas pernah melakukan polling mengenai kehadiran Komite Independen Pemantau Pemilu. Salah satu item pertanyaan yang ditanyakan adalah, "apakah anda setuju dengan pembentukan KIPP? Distribusi jawaban yang muncul adalah setuju 49,9%, tidak setuju 5,9% dan tidak mau menjawab 7,6%tidak tahu 36,6%. Pemilu taun 1997 yang lalu pilih apa? PPP 1,7 %, golkar 18,5%, PDI 3,8% golput 2,2% , pikir-pikr 20,6% tidak mau menjawab 52,5%
Hasil polling di atas dapat dilihat bahwa lebih dari 50 % tidak mau menjawab ketika diwawancarai atau 43,2% responden tidak tahu dengan KIPP. Angka dalam polling itu harus ditafsirkan bahwa masyarakat dalam kondisi takut untuk berbicara mengenai persoalan-persoalan politik. Hal seperti inilah yang dikatakan masalah non attitude. Dengan adanya masalah non attitude seperti di atas polling tidak akan mampu mengungkap pendapat umum dengan baik, atau akan muncul angka-angka bias.
A. Kesimpulan
Polling merupakan metode yang cepat untuk mengukur pendapat umum, dengan menyebarkan kuisioner orang dapat mengumpulkan pendapat pribadi kemudian menampilkannya sebagai ekspresi pendapat umum. Merebaknya pemilik hp dan telepon menambah semakin meriahnya polling di berbagai media, namun di sisi lain ketidakstandaran penggunaan metodologi polling mengakibatkan munculnya polling palsu. Ada beberapa hal yang perlu masyarakat ketahui agar ketika membaca temuan polling tidak mudah terbuai dengan angka-angka polling antara lain dengan mencemati ;
a. Identitas Sponsor dan Penyelenggara polling
b. Rumusan pertanyaan yang diajukan
c. Populasi dan kerangka sampel yang dipakai untuk mengidentifikasi populasi
d. Prosedur pengambilan sampel
e. Presisi dari temuan polling (estimasi sampling error)
f. Infromasi apakah hasil didasarkan pada sebagian dari sampel ataukah sampel keseluruhan (populasi)
g. Metode, lokasi, dan waktu pengumpulan data
Sementara itu bagi penyelengggara polling dengan mencantumkan beberapa hal diatas akan membantu masyarakat memahami temuan polling dan menyebabkan polling yang diselenggarakannya dapat dipercaya oleh masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA
1. Djarwanto, Drs. 2001, Statistik Sosial Ekonomi, Yogyakarta, BPFE
2. Eriyanto, 1999, Metodologi Polling memberdayakan Suara rakyat, Bandung Rosda karya
3. Husain, Moh, 2004, Angka Palsu dan Quick Caunt, Suara meredeka, 11 Juli 2004
4. Lembaga Penerangan Pendidikan dan Penelitian Ekonomi Sosial Laporan, 2003, Survai Kandidat Presiden Menjelang Pemilu 2004, Jakarta, CESDA-LP3ES
5. Lembaga Penerangan Pendidikan dan Penelitian Ekonomi Sosial Laporan, 2003, Survai Kandidat Presiden Menjelang Pemilu 2004, Jakarta, CESDA-LP3ES
6. Qodari, Muhammad.2004, Melek "Polling" Pemilu, Kompas 19 Januari 2004
7. Samsul arifin, 2004, Moh. Membaca hasil "Polling" tentang Capres/cawapres, Pikiran rakyat 9 Juni 2004
8. Sugarda, Yanti ,. 2004, Polling Merupakan Alat Untuk Mendengar Suara Rakyat, www. Perspeektif baru. Net
9. Usman, Husaini & Akbar,Purnomo Setiady. 2001,. Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta, Bumi Aksara
10. Kompas, 27 maret 1996
11. Solopos, 12 Juli 2004
12. Editor, No 03/thn IV/10 Oktober 1992
13. Balairung, Edisi khusus/thn VIII/1994
LAPORAN PENELITIAN II
Metodologi Penelitian

PENGARUH PENGGUNAAN TELEPON SELULAR PADA ANAK USIA 6-11 TAHUN

Disusun oleh:

Bondan Samudro (1200000217)
Irvan Helmi (1200000527)
Mirta Amalia (1200000667)
Piki Pahlisa (1200000756)
Ratna Kirana (120000081Y)
Yudha Sanyoto (1200001132)

Fakultas Ilmu Komputer
Universitas Indonesia
2003
DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
PERMASALAHAN 1
1. Research Question 1
2. Tujuan Penelitian 1
OPERASIONALISASI PENELITIAN 3
1. Metode Penelitian 3
2. Tahapan Penelitian 4
3. Subyek Penelitian 5
4. Alat Penelitian 7
REFERENSI 9

BAB I
PERMASALAHAN

1. Research Question
Teori behaviorisme menjelaskan bahwa perkembangan perilaku individu selalu mengikuti aturan stimulus – response. Stimulus dapat diartikan sebagai hal yang memicu individu untuk berbuat sesuatu, sedangkan response merupakan reaksi terhadap pemicu/stimulus yang membentuk perilaku. dari individu yang bersangkutan. Dalam melakukan penelitian, teori ini menekankan keobjektifan peneliti dalam melihat perilaku individu yang diamati (responden) yang mana datanya diperoleh dari hasil pengamatan terhadap perasaan, prasangka, selera, pikiran, pengalaman dan pendapat pribadi responden [MOR98]. Kami menjadikan kepemilikan telepon genggam sebagai stimulus dan perilaku anak setelah memiliki telepon genggam sebagai response-nya. Penelitian ini juga akan memperhatikan faktor kondisi/perilaku anak sebelum memiliki telepon genggam.
Dari penjelasan di atas, maka kami menentukan research question dari penelitian ini, yaitu:

Apa pengaruh yang ditimbulkan dari kepemilikan telepon selular pada perilaku anak usia 6 - 11 tahun?

2. Tujuan Penelitian
Perkembangan anak usia 6-11 tahun merupakan bahan pertimbangan kami dalam melaksanakan penelitian ini. Interval usia tersebut merupakan masa dimana seorang anak mengembangkan kemampuan/sifat berikut [ERK03]:
1. Menyusun, membuat dan menyelesaikan sesuatu
2. Menerima perintah/instruksi yang sistematis, seperti halnya pada pengenalan dasar-dasar teknologi
3. Sensitif terhadap sifat kurang percaya diri dan rendah diri terhadap kemampuan/apa yang dimiliki dan statusnya diantara teman-teman sebaya.
4. Menentukan sesuatu yang terkait dengan interaksi sosialnya
Penelitian ini bertujuan untuk mengekplorasi perilaku anak usia 6 – 11 tahun setelah memiliki telepon genggam. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya perilaku di sini bersifat bebas dan bersifat unik bagi setiap anak. Sehingga apabila tujuan penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian, maka akan terdiri dari :
a. Mencari pandangan yang objektif mengenai pengaruh pemakaian telepon selular pada objek penelitian yaitu anak-anak berusia 6-11 tahun
b. Menyelidiki pengaruh pemakaian telepon selular pada perilaku anak-anak, sikap dan reaksi mereka terhadap penggunaan teknologi dalam kehidupan mereka
c. Menyelidiki pengaruh pemakaian telepon selular pada sikap dan pola pergaulan dari anak-anak tersebut

BAB II
OPERASIONALISASI PENELITIAN

1. Metode Penelitian
Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa penelitian kami adalah penelitian eksploratif, bukan deskriptif. Sebelum melakukan penelitian eksploratif ini, terlebih dahulu kami menentukan pendekatan metode penelitian seperti apa yang dibutuhkan. Metode penelitian dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu experiment, survey, field research, dan secondary research. Experiment merupakan pendekatan penelitian untuk menyelidiki sebab dari suatu fenomena dengan cara menciptakan dua kondisi yang yang berbeda pada satu objek yang sama, misal menyelidiki apakah penggunaan internet mempengaruhi kinerja seseorang dengan menciptakan dua kondisi yaitu kondisi orang yang bekerja dengan internet dan yang bekerja tanpa internet. Survey merupakan pendekatan penelitian untuk mencari fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dari suatu grup populasi, dengan menggunakan alat seperti kuisioner atau wawancara. Field research merupakan metode penelitian untuk memperoleh informasi dan pengetahuan dari suatu objek secara langsung tanpa perantara, misal meneliti kehidupan suku badui di pedalaman dibandingkan dengan badui yang tinggal di daerah kota dengan cara terjun ke lapangan (seperti tinggal dengan orang badui di pedalaman untuk satu waktu tertentu sambil meneliti kehidupan mereka). Pendekatan yang keempat adalah secondary research, yaitu pendekatan penelitian dengan menggunakan data-data yang sudah ada seperti dokumen tertulis, lukisan, dsb.
Dari keempat definisi yang telah dijelaskan tersebut, kami lebih memilih menggunakan pendekatan survey. Kami mempunyai beberapa alasan, antara lain:
a. Kami ingin melakukan eksplorasi pengaruh yang ditimbulkan dari pemakaian telepon selular terhadap perilaku suatu populasi, yaitu populasi anak berusia 6-11 tahun.
b. Kami lebih fokus satu kondisi, yaitu kondisi anak-anak 6-11 tahun yang menggunakan telepon selular.
c. Untuk memperoleh data-data tidak membutuhkan waktu yang yang lama (tidak seperti field research).
d. Murah, karena untuk penelitian ini kami menggunakan wawancara dan untuk melakukan wawancara tidak membutuhkan alat bantu yang banyak dan mahal, cukup dengan menggunakan kertas.

2. Tahapan Penelitian
Penelitian ini dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
1. Penentuan Topik Penelitian.
2. Studi Literatur
Pada tahapan ini dilakukan penelaahan literatur berdasarkan topik yang telah ditentukan untuk mendapatkan landasan teori bagi penelitian yang akan dilakukan. Selain itu juga dilakukan untuk mengetahui kondisi terkini dari topik penelitian.
3. Formulasi Masalah
Pada tahapan ini dilakukan identifikasi:
 Permasalahan penelitian yang bertujuan untuk meletakkan dasar dalam melakukan penelitian.
 Ruang lingkup penelitian yang bertujuan untuk mentransformasikan topik penelitian ke dalam sesuatu yang bisa dikelola, disesuaikan dengan kemampuan dan batasan-batasan sumber daya yang ada.
 Pertanyaan penelitian yaitu permasalahan penelitian yang dinyatakan dalam bentuk pertanyaan.
 Tujuan penelitian adalah apa yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan.
4. Perancangan Penelitian
Tahapan ini dilakukan sebagai perencanaan untuk mendapatkan kesimpulan dari pertanyaan penelitian yang telah dibuat.
Pada tahapan ini dilakukan:
 Penentuan metode penelitian.
 Penentuan subyek penelitian yang meliputi unit of analysis, populasi, sampel, serta variabel-variabel yang mempengaruhi penelitian.
 Penentuan sampling frame, yaitu cara pengambilan sampel dari populasi yang telah ditentukan, serta teknik sampling yang digunakan.
 Terakhir adalah menentukan metode pengumpulan data serta alat yang akan digunakan dalam pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sesuai sehingga dapat memenuhi tujuan penelitian.
5. Pengumpulan Data
Pada tahapan ini dilakukan pengambilan data dari sampel yang telah ditentukan dengan menggunakan alat penelitian yang telah ditentukan, serta administrasi data sehingga mudah untuk dianalisa.
6. Analisa Data
Pada tahapan ini, data yang telah dikumpulkan akan dianalisa dan diolah untuk menjawab pertanyaan penelitian dan memenuhi tujuan penelitian.
7. Kesimpulan
Dari hasil analisa data yang telah dilakukan dalam tahapan sebelumnya, diambil kesimpulan yang bersifat explarotary untuk menjawab pertanyaan penelitian.

3. Subyek Penelitian
Subyek penelitian, yang meliputi unit analisis, populasi, sampel, variabel penelitian, sampling frame serta teknik sampling, dalam penelitian ini adalah:
a. Unit Analisis
Unit analisis adalah suatu unit atau entitas yang hendak diteliti atau dianalisa. Pada penelitian kami, unit analisis yang ditentukan adalah individu anak. Secara khusus, individu anak yang akan diteliti adalah berusia 6 – 11 tahun yang telah memilik telepon selular. Kami akan meneliti masing-masing individu anak sehubungan dengan kepemilikan telepon selular.
b. Populasi
Populasi adalah sekumpulan unit analisis yang menjadi subyek penelitian. Populasi pada penelitian kami adalah anak usia 6 – 11 tahun yang telah menggunakan telepon selular.
c. Sampel
Dalam penelitian ini, salah satu variabel yang digunakan adalah sekolah anak. Kami akan mengambil sampel dari 5 sekolah dasar di Jabotabek, masing-masing sebanyak 2 anak. Dengan sampel anak-anak yang berasal dari sekolah yang berbeda, kami mengharapkan akan dapat menganalisa pengaruh lingkungan sekolah dengan kepemilikan telepon selular pada anak.

d. Variabel Penelitian
Variabel penelitian adalah suatu entitas yang dapat memiliki nilai yang berbeda. Terdapat beberapa macam variabel, yaitu dependent variables, independent variables, antecedent variables, intervening variables, controlled variables, uncontrolled variables, qualitative variables, serta quantitative variables.
Pada penelitian kami, variabel-variabel yang kami tentukan antara lain :
1. Dependent variable : perilaku anak (behaviorism).
2. Independent variable : kepemilikan telepon selular.
3. Controlled variable : asal sekolah anak.
e. Sampling Frame
Sampling Frame adalah cara mengambil sampel dari populasi yang telah ditentukan di atas. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menentukan sampling frame adalah :
• mendaftar semua kasus atau item.
• menentukan suatu aturan untuk diterapkan pada masing-masing kasus atau item.
• masing-masing kasus dihadapkan pada aturan tersebut untuk menentukan masuk atau tidaknya kasus atau item tersebut dalam sampel penelitian.
Pada penelitian ini kami akan menerapkan langkah-langkah tersebut sebagai berikut :
• kasus-kasus yang ada dalam populasi penelitian kami adalah semua anak usia 6 - 11 tahun.
• aturan yang akan kami terapkan dalam menentukan sampling frame ini adalah anak usia 6 – 11 tahun dan memiliki telepon selular.
• aturan yang ada kemudian diterapkan pada semua kasus penelitian ini. Dapat disimpulkan bahwa yang masuk ke dalam sampling frame kami anak usia 6 – 11 tahun yang memiliki telepon selular. Sebaliknya, untuk kasus anak usia 6 – 11 tahun yang tidak memiliki telepon selular tidak masuk ke dalam sampling frame ini.

f. Teknik Sampling
Terdapat dua macam teknik sampling, yaitu Probability Sampling dan Non-Probability Sampling. Pada penelitian ini kami menggunakan Non-Probability Sampling. Non-Probability Sampling adalah pemilihan sampel yang tidak dilakukan secara acak. Kami memilih untuk menggunakan Nonprobability Sampling karena teknik ini cocok digunakan dalam penelitian yang bersifat eksploratif seperti penelitian kami.
Jenis Nonprobability Sampling yang akan kami gunakan adalah Quota Sampling. Dan kami memilih untuk menggunakan Quota Sampling karena dalam penelitian ini kami akan membagi sampel yang kami butuhkan menjadi beberapa kelompok, yaitu berdasarkan sekolah anak.

4. Alat Penelitian
Pemilihan alat penelitian sebaiknya disesuaikan dengan karakteristik responden. Untuk itu harus diketahui terlebih dahulu karakteristik responden. Dari segi umur yaitu 6 – 11 tahun, responden dinilai masih anak-anak. Sehingga dari pengetahuan ini kami mengambil beberapa asumsi, yaitu:
• Responden sulit untuk berkonsentrasi terhadap formulir
• Responden membutuhkan penjelasan terhadap setiap pertanyaan
• Responden memerlukan stimulus dari pewawancara untuk memberi tanggapan dan tetap berkonsentrasi
Dengan pertimbangan beberapa asumsi diatas, metode penelitian survei dengan wawancara dinilai paling sesuai. Wawancara akan dilakukan secara tatap muka yang mempunyai beberapa keuntungan yaitu pewawancara dapat meningkatkan tingkat kerjasama serta memungkinkan responden mendapat klarifikasi secepatnya [WAK00]. Untuk membangun ketertarikan responden untuk melakukan wawancara, adanya insentif dirasakan perlu.
Wawancara yang dilakukan bersifat semistructure, dimana pewawancara memiliki pedoman dalam melakukan wawancara. Namun, pewawancara tidak membatasi pilihan jawaban dan tidak mendeskripsikan jenis jawaban. Wawancara akan dilakukan dengan open-ended question, hal ini kami lakukan karena sifat dari penelitian yang eksploratif sehingga diharapkan memperoleh penjelasan yang sebanyak-banyaknya.
Untuk mendukung wawancara ini diperlukan alat perekam (merekam wawancara), alat tulis serta alas tulis untuk mencatat beberapa hal penting pada waktu wawancara terjadi.
REFERENSI

[WAK00] Waksberg, J. (2000) What Is a Survey? American Statistical Association. Retrieved November 12, 2003 Web Site : http://www.amstat.org/sections/srms/whatsurvey.html

[ERK03] Erikson, E. (2003). Child Development: Erikson's Latency Stage Retrieved November 12, 2003. Web Site : http://www.childstudy.net/late-erk.html

[MOR98] Moore, J. (1998). Behaviorism Tutorial Part 2: The First Phase of the Behavioral Revolution: Classical S-R Behaviorism. Retrieved November 12, 2003. Web Site : http://psych.athabascau.ca/html/Behaviorism/Part1/sec2.shtm

PAUD

2008-04-18T22:22:00.000-07:00

LAMPIRAN 2. CONTOH TABEL MEKANISME KEGIATAN PTM TAP
Perte-muan kegiatan
1 • Orientasi TAP (apa, mengapa dan bagaimana TAP), yang bersumber dari Panduan TAP
• Penjelasan, diskusi, dan penyepakatan skenario kegiatan pembimbingan, termasuk pemberian tugas dan penyerahan tugas TAP
• Berlatih melakukan refleksi serta menemukan, merumuskan, dan menganalisis suatu masalah pembelajaran yang pernah dialaminya
Kerja Mandiri 1: Mahasiswa (1) mempelajari kembali mata kuliah Penelitian Tindakan Kelas (PTK); (2) menemukan permasalahan pembelajaran, merumuskan dan menganalisisnya untuk dibahas pada pertemuan II.
2 • Membahas dan mendiskusikan Tugas Mandiri 1, yang terkait dengan pemahaman substansi PTK serta masalah pembelajaran
• Mahasiswa bersama pembimbing melakukan kajian terhadap materi kurikuler di jenjang pendidikan dasar dan menengah
• Mahasiswa berlatih menganalisis kasus yang dikembangkan oleh pembimbing dengan menentukan:
o Identifikasi masalah
o Menganalisis masalah dengan menemukan kekuatan dan kelemahannya
o Memilih masalah utama penyebab kegagalan atau keberhasilan suatu pembelajaran
o Merumuskan masalah (dalam kalimat pertanyaan atau pernyataan)
Kerja Mandiri 2: Mahasiswa mengembangkan kasus baru
3 • Dengan menggunakan kasus pada Kerja Mandiri 2, mahasiswa mengerjakan Tugas I, yang mencakup:
o Identifikasi masalah
o Analisis masalah dengan menemukan kekuatan dan kelemahannya
o Masalah utama penyebab kegagalan atau keberhasilan suatu pembelajaran
o Rumusan masalah (dalam kalimat pertanyaan atau pernyataan)
• Pembimbing memberikan umpan balik dari Tugas I
4 • Mahasiswa bersama pembimbing melakukan kajian lanjutan terhadap materi kurikuler di jenjang pendidikan dasar dan menengah
• Berdasarkan kasus dari Kerja Mandiri 2, mahasiswa berlatih merumuskan alternatif pemecahan masalah. Dalam merumuskan alternatif pemecahan masalah, mahasiswa bersama pembimbing membahas alasan mengapa alternatif pemecahan masalah tertentu dipilih dan mengkaitkannya dengan beberapa kajian dari aspek:
 Penguasaan Substansi Kurikulum Sekolah:
 Pemahaman Peserta Didik
 Pembelajaran yang mendidik
 Pengembangan Kepribadian dan Keprofesionalan
5 • Dengan menggunakan kasus dari Kerja Mandiri 2 dan hasil tugas I, mahasiswa mengerjakan Tugas II, yaitu:
merumuskan alternatif pemecahan masalah dan menentukan alasan mengapa alternatif pemecahan masalah tertentu dipilih dan mengkaitkannya dengan beberapa kajian/teori dari aspek:
 Penguasaan Substansi Kurikulum Sekolah:
 Pemahaman Peserta Didik
 Pembelajaran yang mendidik
 Pengembangan Kepribadian dan Keprofesionalan
• Pembimbing memberikan umpan balik dari Tugas II
6 • Pembimbing menjelaskan cara memecahkan masalah-masalah pembelajaran dari kasus pembelajaran di SD yang disediakan pembimbing.
• Mahasiswa berlatih dan berdiskusi memecahkan masalah-masalah pembelajaran dari kasus pembelajaran di SD yang disediakan pembimbing.
Kerja Mandiri 3: Mahasiswa ditugaskan untuk memecahkan masalah-masalah pembelajaran di SD beserta alasannya bila disajikan kasus pembelajaran berdasarkan penelitian tindakan kelas.
7 • Pembimbing memberikan balikan atas Kerja Mandiri 3
• Mahasiswa mengerjakan Tugas III: memecahkan masalah pembelajaran dengan disediakan kasus pembelajaran di SD.
• Pembimbing memberikan umpan balik dari Tugas III.
8 • Uji coba mengerjakan contoh soal ujian TAP
• Pembimbing memberikan umpan balik dari hasil uji coba pengerjaan contoh soal ujian TAP
• Pembimbing memberikan orientasi tentang prosedur ujian TAP

PAUD

2008-04-18T22:20:00.000-07:00

PAUD

2008-04-18T22:19:00.001-07:00

LAMPIRAN 5. FORMAT-FORMAT

Rancangan Aktivitas Tutorial (RAT)

Mata Kuliah : ...................................................
Semester : ...................................................
Nama Tutor : ...................................................
Deskripsi Singkat Matakuliah : ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
.........................................................................................................................
TIU : .........................................................................................................................
........................................................................................................................
.........................................................................................................................

No Tujuan Instruksional Khusus Pokok Bahasan Sub Pokok Bahasan Model Tutorial Estimate Waktu Daftar Pustaka
1 2 3 4 5 6 7

Satuan Aktivitas Tutorial (SAT)
Kode dan Mata Kuliah : ...................................................
Semester : ...................................................
Nama Tutor : ...................................................
TIU : ...................................................
TIK : ...................................................
Pokok Bahasan : ...................................................
Sub Pokok Bahasan : ...................................................
Model PAT-UT : ...................................................
Pertemuan Ke : ...................................................

Tahap Kegiatan Rincian Kegiatan
Waktu
Keterangan
Tutor Mahasiswa

KISI-KISI TUGAS TUTORIAL
KODE DAN NAMA MATA KULIAH/SKS: ..........................................
Tugas Tutorial Ke
Kompetensi Khusus Aspek yang dinilai Jenis Tugas Pelaksanaan di dalam dan di luar Jam Tutorial
K A P uraian Prak-tek Obser-vasi Lain-lain Di dalam Di luar

Keterangan:
K : Kognitif
A : Afektif
P : Psikomotor
*) Tutor boleh memilih salah satu.
LEMBAR PENULISAN BUTIR SOAL URAIAN
Fakultas : .............................................
Program Studi : .............................................
Kode/Nama MK : .............................................
Penulis Soal/Institusi : .............................................
Penelaah Soal//Institusi : .............................................
Tahun Penulisan : .............................................
Tugas ke : .............................................
Skor Maks. : .............................................

Kompetensi Khusus:

Kasus Pembelajaran/Tugas dan Pertanyaan

....................., .......................
Penelaah Penulis,

..................................
NIP. ..........................

..................................
NIP. ..........................
LEMBAR PEDOMAN PENSKORAN SOAL URAIAN
Fakultas : ...................................................
Program Studi : ...................................................
Kode/Nama MK : ...................................................
Penulis Pedoman Penskoran/Institusi : .........................................
Penelaah Pedoman Penskoran /Institusi : ..........................................
Masa Ujian : ..........................................
Tugas Ke : ..........................................
Skor Maks : ..........................................

No. Aspek/Konsep yang dinilai
Skor

Skor maksimal

....................., .......................
Penelaah Penulis,

..................................
NIP. ..........................

..................................
NIP. ..........................

PAUD

2008-04-18T22:18:00.000-07:00

Kasus Pembelajaran 1
Ibu Herlina seorang guru yang mengajar di SD Bunga Bangsa yang berlokasi pinggiran kota Jakarta. Bu Herlina mengajar di kelas VI. Pada hari itu, Bu Herlina menyajikan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pembelajaran tersebut siswa diharapkan dapat menjelaskan isi puisi. Kompetensi atau tujuan pembelajaran tersebut diangkat oleh Bu Herlina dari kurikulum yang berlaku.
Setelah menenangkan kelas dan menginformasikan tujuan pembelajaran kepada para siswa, Bu Herlina memasang poster yang berisi puisi di papan tulis. Berikut ini puisi yang dipasang Bu Herlina di papan tulis.
Doa Seorang Tukang Becak
oleh: Anita
Tuhanku yang maha kuasa
Tuhanku yang maha pemurah
Tuhanku yang maha penyayang
Kabulkan doaku ini
Permintaanku tidak banyak
Hanya:
Berikanlah rahmat perlindunganMu kepadaku
Agar besok becakku tidak ditangkap
Sebab bila becakku tertangkap
Anak istriku makan apa?
Semoga Kau mengabulkan doaku ini.
Amin.

Setelah itu Bu Herlina melaksanakan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan kepada para siswa sebagai berikut. “Siapa diantara kalian yang suka naik becak? Siapa yang punya pengalaman naik becak? Bagaimana menurut kamu seorang tukang becak itu?” Pada kegiatan ini Bu Herlina berusaha mendekatkan atau memperkenalkan siswa pada kehidupan seorang tukang becak. Siswa kelihatan antusias mendengarkan Bu Herlina menerangkan suka duka kehidupan tukang becak.
“Itu puisi tentang tukang becak kan Bu?” Tanya Kiki, salah seorang anak yang paling aktif di kelas itu. “Iya, ini puisi tentang doa seorang tukang becak” Jawab Bu Herlina. “Disalin ya Bu?” Tanya Kiki lagi. “Jangan disalin dulu. Kalian baca terlebih dulu, pahami isinya, kalau ada kata yang tidak dimengerti maksudnya boleh kalian tanyakan.” Kata Bu Herlina.
“Gampang Bu, isinya kan tukang becak yang sedang meminta atau berdoa kepada Tuhan.” Kata Lala, seolah menunjukkan kemampuannya kepada bu guru. Belum sempat Bu Lina (panggilan terhadap Bu Herlina) merespon tuturan Lala, Adrian telah meresponnya terlebih dulu. “Sok pinter kamu.” “Emang, tanya aja sama Bu guru, Iya kan Bu tukang becak yang sedang berdoa?” Lala langsung menanggapi olok-olok Andrian. Suasana kelas menjadi riuh.
“Sudah-sudah jangan ribut. Baca dalam hati puisi ini, silakan tanyakan kalau ada yang tidak dimengerti.” Ujar Bu Lina agak keras sambil menahan marah, karena sebagian siswa ingin mengutarakan pikirannya sendiri. Akhirnya para siswa terdiam dan mulai membaca puisi tersebut, walaupun masih ada siswa yang membacanya dengan bersuara.
“Bagaimana, Sudah selesai?” Tanya Bu Lina. “Sudah Bu, sekarang ditulis ya Bu?” Tanya beberapa orang siswa. “Nanti saja menulisnya. Ibu minta Titin ke depan, baca puisi dengan judul Doa Seorang Tukang Becak ini dengan baik!” Ada sebagian anak yang takut disuruh ke depan tetapi ada juga yang mengajukan diri seperti Lala dan Lodi.
Titin membaca puisi tersebut sambil menghadap ke papan tulis. “Menghadap sini dong membacanya!” Pinta Andika. “Nggak hapal tahu” Balas Titin. Setelah Titin, Bu Herlina meminta dua orang siswa lagi membacakan puisi tersebut. Ketika siswa kedua membacakan puisi tersebut, Leo berujar “Bu nggak enak, mukanya gak keliatan” “Iya Bu” Ujar siswa yang lain.
Setelah tiga orang siswa membacakan puisi tersebut di depan kelas, akhirnya Bu Herlina meminta siswa menyalin puisi tersebut. “Ibu beri waktu tiga menit.” Kata Bu Herlina.
Setelah selesai menyalin puisi, Kiki maju ke depan kelas sambil membawa catatannya “Bu, saya baca ya Bu.” Tanpa disuruh terlebih dulu oleh Bu Herlina, Kiki membaca puisi tersebut dengan suara keras. Tetapi selesai Kiki membaca puisi, sebagian besar siswa mencemooh Kiki. “Whuuuu ... .” Pembacaan puisi Kiki memang sama sekali tidak indah. Kiki membaca puisi seperti membaca wacana biasa (nonsastra). Tiga puluh menit pun (1 jam pelajaran) telah berlalu. Akhirnya Bu Herlina menghentikan pembacaan puisi di depan kelas tersebut.
Kalian ini bagaimana, tidak pernah bisa tenang. Kalau mau membaca puisi pahami dulu isinya, dihayati, baru dibacakan dengan penjiwaan. “Penjiwaan bagaimana sih Bu?” Tanya Andre. “Makanya bisa tenang tidak? Bagaimana kalian bisa mengerti kalau ribut terus.” “Tau nih Kiki.” Ujar Leo. “Eh enak aja, kamu tuh yang comel” “Sudah-sudah, masih tidak diam juga.” Bu Lina memperingati siswa dengan suara keras.
Sekarang duduk yang tenang, tidak boleh ada yang ribut. Ibu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan isi puisi ini dan tidak boleh bekerja sama dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan ini. Bu Herlina melepas poster puisi dari papan tulis dan menggantinya dengan pertanyaan-pertanyaan yang ditulisnya di papan tulis sebagai berikut.
1. Siapa pengarang puisi Doa Seorang Tukang Becak?
2. Apa isi doa abang becak?
3. Sebutkan sifat-sifat Tuhan?
4. Siapakah yang berdoa dalam puisi tersebut?
5. Menurut puisi itu, hidup abang becak itu susah apa enak?

Siswa menjawab soal-soal tersebut tanpa kesulitan. Tepat bel istirahat berbunyi para siswa pun selesai menjawab soal-soal itu. Bu Herlina mengumpulkan hasil pekerjaan siswa dan menyelesaikan pembelajaran tanpa sempat menutup pelajaran, karena siswa telah ribut ingin cepat beristirahat.

Petunjuk
Analisislah kasus pembelajaran Bahasa Indonesia tersebut dengan memperhatikan kompetensi yang diharapkan, langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan, dan cara Bu Herlina melaksanakan pembelajaran, kemudian jawablah soal-soal berikut ini.

Pertanyaan
No Pertanyaan skor
1 a. Berdasarkan kompetensi yang diharapkan, keterampilan berbahasa apa sajakah yang akan diperoleh siswa setelah proses pembelajaran selesai 8
b. Berikan alasan atas jawaban Anda!
2 a. Identifikasilah 2 masalah pembelajaran yang muncul di kelas Bu Herlina dan berikan alternatif pemecahan masalah tersebut. 16
b. Jika dilihat dari aspek evaluasi (tes) apakah soal-soal yang diberikan Bu Herlina sudah dapat mengukur kompetensi siswa? Berikan alasan atas pendapat Anda, dan berikan pula 1 (satu) contoh soal yang tepat untuk mengukur kompetensi siswa.
3 Susunlah sebuah rencana pembelajaran lengkap untuk mencapai
kompetensi siswa dapat menjelaskan isi puisi secara tertulis. Rencana pembelajaran mencakup: 24
a. Indentitas RP, media dan sumber, metode, kompetensi
b. Kegiatan awal
c. Kegiatan inti
d. Kegiatan akhir
e. Pengesahan

Kasus Pembelajaran 2.
Pada pelaksanaan pembelajaran tentang gaya listrik statis di kelas IV di suatu SD, Pak Imron membawa alat peraga sederhana yaitu sebanyak 10 buah balon dengan ukuran sama, benang, dan kain wol untuk kegiatan percobaan secara kelompok.
Pada saat masuk kelas terjadi dialog antara Pak Imron dan siswa sebagai berikut:
Pak Imron : “Selamat siang”,
Siswa : ”Siang Pak”.

Kemudian Pak Imron berjalan menuju meja guru, dan duduk. Pak Imron memulai pembelajaran dengan melemparkan pertanyaan

Pak Imron : Apakah kalian pernah mencoba menggosok-gosok penggaris ke rambut dan kemudian didekatkan pada potongan kertas. Coba kalian pikirkan kira-kira apa yang terjadi?
Abi : ” Kertas ditarik oleh penggaris”
Budi : ” Tidak terjadi apa-apa Pak”
Ratih : ”Penggaris terasa panas”
Pak Imron : ”Ada pendapat lain”?

Anak-anak diam. Tidak ada yang menjawab.

Pak Imron : ”Abi tadi mengatakan bahwa kertas ditarik oleh penggaris. Coba pikirkan mengapa itu terjadi”

Suasana kelas diam sejenak, tidak lama kemudian anak-anak menjadi ribut, sambil memberikan jawaban. Jawaban yang diberikan siswa ada yang benar dan ada juga yang salah. Pak Imron hanya mengomentari jawaban siswa yang benar saja, sedangkan jawaban siswa yang salah tidak dikomentari. Pak Imron tidak memberikan penegasan terhadap jawaban yang benar dan tidak memuji siswa yang menjawab benar.

Pak Imron : Hari ini kita akan mempelajari tentang gaya listrik statis. Sebelum kalian melakukan percobaan, perhatikan langkah-langkah pelaksanaan percobaan yang ada dalam LKS dan tugas yang harus dikerjakan oleh setiap kelompok.

Pak Imron membagi siswa ke dalam lima kelompok. Siswa melakukan percobaan berdasarkan LKS yang dibagikan Pak Imron kepada setiap kelompok. Siswa diminta untuk mencatat apa yang terjadi jika permukaan balon digosok-gosok dengan kain wol, kemudian kedua balon diikat dengan benang lalu kedua balon tersebut didekatkan. Apakah kedua balon tersebut akan saling mendekat atau menjauh. Setelah membagi kelompok, Pak Imron kembali duduk dan tidak berkeliling ke kelompok-kelompok untuk memberikan penjelasan bagi kelompok yang memerlukan bantuan. Pada akhir kegiatan siswa diminta untuk melaporkan hasil percobaan di depan kelas.

No
Pertanyaan
skor
4 a. Jelaskan 4 kelebihan dan 4 kelemahan dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Imron. 24
b. Berikan minimal 4 langkah-langkah atau upaya untuk mengatasi kelemahan yang dilakukan Pak Imron
c. Menurut Anda, apakah pertanyaan yang diajukan Pak Imron cukup efektif bila ditinjau dari komponen keterampilan bertanya yaitu: pemberian acuan, pemindahan giliran, dan penyebaran pertanyaan. Jelaskan jawaban Anda!
d. Deskripsikan 3 kegiatan yang menunjukkan keterampilan proses yang ditanamkan Pak Imron kepada siswa dalam kegiatan pembelajaran tersebut.
5 Bila Anda akan mengajarkan konsep gaya listrik statis kepada siswa, coba Anda buat rencana pembelajarannya, yang mencakup: 28
a. Tujuan Pembelajaran Khusus (3 TPK yang ranah kognitif ingatan, pemahaman, dan penerapan).
b. Kegiatan Belajar Mengajar (kegiatan awal, inti dan akhir)
c. Evaluasi sesuai TPK (susunlah 3 butir soal dalam bentuk tes uraian yang sesuai dengan TPK yang dikembangkan pada butir 5a).

PEDOMAN PENSKORAN

No. Soal Aspek yang Dinilai Skor
1a Pada rumusan kompetensi tersirat kemampuan/keterampilan berbicara dan menulis.
2 2 4

1b Karena menjelaskan isi puisi dapat dilakukan secara lisan dan tertulis
2 2 4
jumlah skor no. 1 = 8
2a Alternatif pemecahan masalah pembelajaran.
Masalah Pembelajaran Alternatif pemecahan masalah
Para siswa sering ribut atau tidak tenang dalam belajar 1. Guru menenangkan siswa terlebih dulu, lalu dilanjutkan dengan melaksanakan pembelajaran secara jelas dan tegas.
2. Guru membuat aturan tentang disiplin kelas yang jelas dan disepakati bersama antara guru dengan siswa
Siswa membaca puisi tidak dengan penjiwaan/penghayatan 3. Siswa diberi kesempatan menguasai/memahami isi puisi dan berlatih membacakan puisi dengan lafal dan pengahayatan yang baik.
4. Guru memberikan contoh terlebih dahulu bagaimana cara membaca puisi yang baik dan benar
Siswa yang membaca puisi di depan kelas membelakangi teman-temannya. 5. Siswa diminta menyalin puisi terlebih dahulu baru kemudian membaca puisi di depan kelas.
6. Siswa membaca puisi dari buku yang dimiliki guru atau salinan puisi
Pembelajaran tidak dapat diselesaikan (Bu Herlina tidak sempat menutup pelajaran) 7. Guru harus menyusun rencana pembelajaran lebih baik.
8. Pada saat kegiatan pembelajaran, guru harus mengacu pada pembagian waktu yang sudah direncanakan untuk setiap tahapan kegiatan pembelajaran

Jawaban mahasiswa berupa 2 dari jawaban yang tersedia. Setiap masalah pembelajaran benar dinilai 2, alternatif pemecahan masalah benar dan sesuai dengan 2 masalah yang teridentifikasi diberi skor 2. 8
2b. Soal yang dibuat Bu Herlina belum dapat mengukur kompetensi siswa.

Alasan:
Karena, soal yang dibuat Bu Herlina hanya mengukur ranah ingatan saja, sedangkan kompetensi yang harus dicapai siswa bersifat pemahaman dan apresiatif. Cara mengukur kompetensi siswa yang tepat adalah dengan meminta siswa untuk menjelaskan isi puisi secara lisan dan/atau secara tertulis.

Contoh soalnya:
”Jelaskan/ceritakan isi puisi Doa seorang Tukang becak dengan menggunakan bahasa kamu sendiri”. 2

4

2
jumlah skor no. 2 = 16
3a. Identitas RP:
Mata Pelajaran : Bahasa dan Sastra Indonesia
Kelas/Semester : VI/I
Waktu : 2 Jam pelajaran (2 x 35 menit)

Media : Kaset, poster puisi
Sumber : Buku Kumpulan puisi
Metode : Ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan
Kompetensi : Siswa dapat menjelaskan isi puisi secara tertulis. 1

1
1
1
1

3b. Kegiatan Awal
1. Mengondisikan kelas (membagi siswa menjadi beberapa kelompok).
2. Menginformasikan tujuan dan materi pembelajaran.
3. Mengarahkan siswa pada pengalaman belajar yang akan
dilakukan (menginformasikan langkah-langkah kegiatan belajar).
4. Melaksanakan apersepsi yang berkaitan dengan materi pelajaran
Puisi (Doa Seorang Tukang Becak).
(Mahasiswa menuliskan 3 langkah kegiatan awal. Setiap langkah benar diberi skor 2) 6
3c. Kegiatan Inti
1. Siswa membaca puisi yang terdapat dalam poster/salinan/fotocopi) Doa Seorang Tukang Becak dalam hati untuk memahami dan menguasai isi puisi.
2. Memberi contoh atau memperdengarkan puisi melalui kaset atau meminta salah seorang siswa membacakan puisi tersebut.
3. Melakukan tanya jawab tentang hal-hal yang berkenaan dengan materi pelajaran/puisi.
4. Meminta siswa mendiskusikan isi puisi.
5. Meminta siswa menjelaskan isi puisi secara lisan.
6. Berlatih membacakan puisi dengan baik.
(Mahasiswa menuliskan 4 langkah kegiatan inti. Langkah yang benar apabila ada penggunaan media, ada tanya jawab dan diskusi, ada berlatih membacakan puisi, serta ada penugasan. Setiap langkah benar diberi skor 2) 8
3d. Kegiaan Akhir
1) Melaksanakan evaluasi dengan cara meminta siswa menjelaskan isi puisi secara tertulis.

Menutup pelajaran
2) memberi umpan balik
3) memberi pengukuhan
4) melakukan tindak lanjut
(Mahasiswa menuliskan memberikan evaluasi diberi skor 2, menuliskan 2 langkah menutup pelajaran benar masing-masing diberi skor 1) 4
3e. Mengetahui Jakarta, 5 Juli 2007
Kepala Sekolah Guru Kelas VI

Karta Atmaja Herlina 1
jumlah skor nomor 3 = 24
4a. Kelebihan Pembelajaran Pak Imron
Kegiatan awal:
1) Ada pertanyaan pengantar yang berkaitan dengan konsep gaya listrik statis sebelum masuk ke materi muatan listrik untuk menggali pengetahuan awal siswa.
2) Menyampaikan topik pembelajaran
3) Memotivasi dan menarik minat siswa dengan pertanyaan yang menantang untuk berpikir dan sesuai dengan topik yang dipelajari.
Kegiatan Inti:
1) Guru mengajak siswa melakukan percobaan secara berkelompok.
2) Guru menggunakan media atau alat peraga dalam pembelajaran.
3) Guru menyiapkan LKS untuk membimbing siswa dalam melakukan percobaan secara berkelompok.
4) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melaporkan hasil percobaannya di depan kelas
(Jawaban mahasiswa dapat berupa 4 dari 7 yang tersedia)

Kelemahan Pembelajaran Pak Imron
Kegiatan awal:
1) Tidak menjelaskan tujuan pembelajaran
2) Tidak menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan dalam mempelajari materi gaya listrik statis
3) Guru tidak memberikan penguatan kepada siswa yang menjawab benar
Kegiatan inti:
1) Guru sama sekali tidak menjelaskan tentang konsep gaya listrik statis
2) Ketika siswa bekerja kelompok, guru hanya duduk di mejanya
3) Siswa tidak diberi kesempatan untuk mengomentari laporan kelompok lain
4) Guru tidak memberikan balikan terhadap hasil presentasi siswa di depan kelas
Kegiatan akhir:
1) Guru tidak mendorong siswa untuk membuat kesimpulan akhir dari hasil percobaan kelompok
2) Guru tidak mengukur tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai kompetensi pembelajaran yang diharapkan atau guru tidak memberikan tes formatif
3) Guru tidak memberikan tugas atau menginformasikan materi untuk pertemuan berikutnya
(Jawaban mahasiswa dapat berupa 4 dari 9 yang tersedia) 4

4
4b. Langkah-langkah atau upaya untuk mengatasi kelemahan yang dilakukan Pak Imron adalah:

Kegiatan awal:
1) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran tentang gaya listrik statis
2) Guru menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan siswa selama proses pembelajaran
3) Guru memberikan penguatan kepada siswa yang menjawab benar

Kegiatan inti:
1) Guru menjelaskan tentang konsep gaya listrik statis
2) Guru memberikan respon/balikan terhadap hasil kerja kelompok
3) Guru selalu memotivasi siswa selama proses pembelajaran berlangsung dengan cara melakukan supervisi/mengontrol saat siswa melakukan kerja kelompok/individu
4) Siswa diberi kesempatan untuk mengomentari laporan kelompok lain

Kegiatan akhir:
1) guru mengajak siswa untuk membuat kesimpulan berdasarkan laporan kelompok yang diberikan siswa
2) Guru mengukur tingkat penguasaan siswa terhadap tujuan pembelajaran tentang gaya listrik statis dengan cara memberikan evaluasi formatif
3) Guru memberikan tugas untuk memantapkan pemahaman siswa tentang topik gaya listrik statis atau tugas untuk pertemuan berikutnya.
(Jawaban mahasiswa berupa 4 dari jawaban yang tersedia) 4
4c. Pertanyaan yang diajukan guru ditinjau dari komponen keterampilan bertanya:
1) Dari segi pemberian acuan, pertanyaan guru cukup efektif karena siswa dapat menjawab pertanyaan guru
2) Dari segi pemindahan giliran, pertanyaan cukup efektif karena menantang beberapa siswa untuk menjawab pertanyaan yang sama.
3) Dari segi penyebaran pertanyaan kurang efektif karena pertanyaan yang diajukan guru dijawab oleh siswa yang aktif saja, guru tidak meminta siswa yang pasif untuk menjawab.
2

2

2
4d. 3 kegiatan yang menunjukkan keterampilan proses yang ditanamkan Pak Imron kepada siswanya dalam kegiatan pembelajaran tersebut adalah:
1) guru meminta siswa menganalisis dan memprediksi apa yang akan terjadi bila penggaris digosok-gosokkan ke penggaris, lalu didekatkan pada potongan kertas
2) Guru meminta siswa untuk melakukan percobaan dan mengamati prosesnya
3) Guru meminta siswa untuk mengkomunikasikan hasil pengamatan terhadap percobaan yang dilakukan 6
jumlah skor nomor 4 = 24
5a. 3 Tujuan Pembelajaran khusus untuk topik gaya listrik statis yang diarahkan untuk mengukur ranah kognitif ingatan, pemahaman, dan penerapan adalah:
1) Siswa dapat menyebutkan definisi gaya listrik statis.
2) Siswa dapat menjelaskan peristiwa terjadinya gaya listrik statis dari suatu benda yang digosok.
3) Siswa dapat memberikan contoh terjadinya peristiwa gaya listrik statis yang lain (selain yang telah dicobakan).
(Jawaban mahasiswa dapat berbeda dengan jawaban di atas asalkan relevan dengan topik gaya listrik statis dan mengukur tiga TPK pada ranah kognitif ingatan, pemahaman, dan penerapan). 3
5b. Kegiatan pembelajaran yang dapat dirancang untuk membelajarkan topik gaya listrik statis adalah:
Kegiatan awal :
1) Tanya jawab tentang materi sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang dipelajari.
2) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
3) Guru menuliskan di papan tulis topik materi yang diajarkan.
4) Tanya jawab yang berkaitan dengan konsep gaya listrik statis sebelum masuk ke materi muatan listrik untuk menggali pengetahuan awal siswa.
5) Guru mengungkapkan fenomena melalui percobaan pendahuluan disertai tanya jawab.
6) Guru menyampaikan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut
(Jawaban mahasiswa minimal 3 langkah kegiatan awal. Jawaban dapat diluar jawaban di atas, asal mencakup kegiatan yang termasuk dalam kegiatan awal)

Kegiatan inti :
1) Dua orang siswa ke depan kelas melakukan demonstrasi, siswa lain memperhatikan.
2) Tanya jawab tentang peragaan mengapa penggaris plastik setelah digosok-gosokan pada rambut dapat menarik serpihan kertas.
3) Guru memberikan penjelasan dari jawaban siswa untuk memperkenalkan istilah gaya listrik statis.
4) Mengajukan pertanyaan selain penggaris plastik apakah benda lain seperti balon dapat menarik serpihan kertas.
5) Membagi siswa dalam beberapa kelompok dan membagikan LKS kepada setiap kelompok.
6) Kerja kelompok dengan alat-alat yang sudah dipersiapkan.
7) Melakukan percobaan dan pengamatan dengan menggunakan alat-alat yang disiapkan untuk menunjukkan adanya gaya listrik statis.
8) Memfasilitasi/mensupervisi/mengontrol kegiatan siswa dalam kelompok sehingga dapat berjalan dengan baik.
9) Meminta setiap kelompok untuk mengkomunikasikan/melaporkan hasil percobaan yang diwakili oleh salah satu dari anggota kelompok, dan kelompok lain serta guru menanggapi hasil laporan yang dipresentasikan tersebut.
(Jawaban mahasiswa minimal 4 langkah kegiatan inti. Langkah yang benar apabila ada kegiatan percobaan/pengamatan, penjelasan guru, presentasi laporan, diskusi dan tanya jawab. Jawaban dapat diluar jawaban di atas, asal mencakup kegiatan yang termasuk dalam kegiatan inti)

Kegiatan Akhir :
1) Guru bersama-sama siswa membuat kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan dari setiap kelompok
2) Guru melakukan evaluasi berupa pemberian tes tertulis.
3) Guru memberikan tugas untuk memantapkan pemahaman siswa tentang listrik statis dengan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari
(Jawaban mahasiswa minimal 3 langkah kegiatan akhir. Langkah yang benar apabila ada kegiatan merangkum/menyimpulkan, pemberian tes formatif, memberikan tugas untuk pertemuan berikutnya. Jawaban dapat diluar jawaban di atas, asal mencakup kegiatan yang termasuk dalam kegiatan akhir)
6

8

5c. Soal essay yang mengukur 3 TPK pada ranah kognitif ingatan, pemahaman, dan penerapan

1) Sebutkan definisi gaya listrik statis
2) Jelaskan proses terjadinya gaya listrik statis dari suatu benda yang digosok
3) Berikan contoh terjadinya peristiwa gaya listrik statis pada benda selain benda yang digunakan dalam percobaan
(Jawaban mahasiswa dapat berbeda dengan jawaban di atas, asalkan sesuai dengan TPK dan mengukur 3 ranah ingatan, pemahaman, dan penerapan) 6
jumlah skor nomor 5 = 28
skor maksimal 1 - 5 100

PAUD

2008-04-18T22:17:00.001-07:00

LAMPIRAN 3. CONTOH TUGAS III

Petunjuk: Jawablah soal-soal berikut dengan singkat dan jelas.

Kasus Pembelajaran Bahasa Indonesia
Bu Ratih adalah guru kelas IV SD Tiara Bangsa. Pada jam pelajaran terakhir, ia mengajar bahasa Indonesia. Pada kesempatan pelajaran bahasa Indonesia yang lalu, ia telah memberikan sebuah artikel singkat (setengah halaman atau kira-kira 250 kata) tentang kerusakan lingkungan di Kalimantan dari sebuah majalah. Tugas yang diberikan kepada siswa adalah menghafal dengan baik agar mereka nanti mampu mengungkapkannya kembali dengan menggunakan kata-katanya sendiri sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Inti dari artikel tersebut adalah tentang penyebab dan dampak kerusakan lingkungan bagi kelangsungan hidup siswa. Pelajaran hari itu dimulai bu Ratih dengan mengingatkan siswa tentang tugas minggu yang lalu, yaitu semua siswa diharapkan maju ke depan kelas untuk menceritakan kembali tentang isi artikel yang sudah diberikan minggu lalu. Bu Ratih bertanya :”anak-anak siapa yang sudah hafal dan mengerti tentang cerita yang ibu berikan minggu lalu?”.
Mula-mula bu Ratih hanya menunjuk pada siswa yang mengangkat tangannya pada saat ia menanyakan “siapa yang bersedia maju ke depan untuk bercerita?”. Ada tiga orang anak yang mengangkat tangannya, dan semuanya telah diberi kesempatan untuk bercerita di depan kelas. Rata-rata ketiga anak tersebut mampu melalukan tugasnya dengan baik. Bu Ratih memberi komentar “bagus sekali Budi, kamu pasti belajar tadi malam” dan baik sekali Siti, kamu rupanya mengerti masalah lingkungan selanjutnya “aduh Totok, lancar sekali kamu menceritakan tentang lingkungan” dan seterusnya.
Pada tahap kedua, ada tiga anak lagi yang mengangkat tangannya walaupun terlihat agak ragu-ragu mereka bersedia maju ke depan kelas. Kelompok ini mampu bercerita, walau kadang-kadang masih perlu dibantu. Misalnya “apa akibat dari penebangan hutan? Dan apa dampak penggundulan hutan terhadap lingkungan hidup? Dan seterusnya.
Untuk selanjutnya, bu Ratih terus menunjuk siswa atau bertanya siapa yang bersedia maju ke depan. Siswa satu per satu maju untuk bercerita di depan kelas, mereka hanya mampu menyebutkan beberapa kalimat, kemudian meminta izin untuk duduk dengan alasan belum hafal. Bu Ratih memberi peringatan kepada murid-muridnya agar jangan rebut dan tidak menganggu temannya yang sedang mendapat giliran.
Pada saat tersebut, kelas sudah mulai gaduh, karena sebagian anak sudah mendapat giliran, sedangkan yang mendapat giliran terus diganggu oleh teman-temannya. Ada yang ngobrol ada yang bercanda dan main dorong-dorongan, ada pula yang mengejek teman di depan. Pada saat yang sama ada guru kelas lain lewat di depan kelas, bu Ratih yang berdiri di dekat pintu menegur guru tersebut dan berdua mengobrol.
Setelah pelajaran bahasa Indonesia selesai, “baik anak-anak, cukup sampai di sini dulu pelajaran bahasa Indonesia, lain kali harus dapat mengungkapkan suatu masalah dengan lebih baik. Sekarang ibu akan mendiktekan PR untuk dikumpulkan hari selasa minggu depan. Kemudian Bu ratih mendiktekan PR bagi siswa-siswanya yaitu membuat karangan tentang bencana Tzunami. Ketika Bu ratih sedang mendiktekan, banyak siswa yang minta diulang karena tidak jelas. Kemudian bu ratih mencata di papan tulis tentang persyaratannya yaitu minimal jumlah kata, aspek yang perlu dibahas, teknik penulisan ukuran dan jenis kertas, dan setersunya. Pada saat menulai di papan terlihat tulisan bu Ratih kurang jelas, karena itu pula bu Ratih menanbahkan pada bagian-bagian pada papan tulis yang masih kosong sehingga sangat menyulitkan siswa untuk melihat urutan tugas yang akan mereka kerjakan. Akibatnya kelas gaduh dan siswa banyak yang maju ke depan, selanjutnya terpaksa bu Ratih menjelaskan kembali.
Akhirnya setelah siswa selesai mencatat PR mereka berpamitan untuk pulang. Bu Ratih juga bergegas keluar ruangan tanpa membereskan ruangannya.

Pertanyaan.
1. Ditinjau dari aspek pengajaran bahasa Indonesia, identifikasi masalah prosedur pembelajaran yang terjadi di kelas bu Ratih
2. Berdasarkan paparan kasus di atas, apakah bu Ratih benar-benar telah memperhatikan kemampuan/keterampilan yang dapat dicapai siswa dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar? Jelaskan jawaban anda
3. Bagaimana dengan penggunaan alat bantu pembelajaran yang digunakan bu Ratih di kelas (papan tulis, kapur, penghapus). Hal apa yang perlu diperbaiki dan jelaskan cara memperbaikinya
4. Bagaimana dengan perilaku bu Ratih pada saat akhir pelajaran bagaimana seharusnya
5. Sebagai guru kelas, jika anda akan mengajar bahasa Indonesia, cobalah buat rancangan langkah-langkah pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan (kegiatan awal, inti dan akhir) dan cara penilaiannya. Berikan alasan untuk setiap langkah.
6

4

2

2
10

Kasus Pembelajaran IPA
Pelajaran pertama pada hari selasa di kelas V SD adalah IPA. Seluruh siswa sudah masuk kelas dan tidak lama kemudian bu Titi masuk kelas. Setelah anak-anak memberi salam, bu Titi mulai membuka pelajaran.”anak-anak, siapkan buku catatan dan pulpen” tegas bu Titi. ”semua sudah siap? Tanya bu Titi. ”siap bu” jawab anak-anak serentak. “sekarang ibu akan memberi tugas pada kalian. Tugasnya adalah mengamati lingkungan yang ada di belakang kelas selama 5 menit. Kemudian kalian mencatat benda apa saja yang kalian lihat dan temukan, paling sedikit 5 dan paling banyak 10. “ada pertanyaan ?” Tanya bu Titi. “ada bu, yang dicatat benda hidup atau benda mati?’ tanya Eko. “dapat kedua-duanya” jawab bu Titi. ”sekarang silahkan kalian keluar. Semua anak bergegas ke belakang kelas sementara bu Titi tetap berada di kelas. 7 menit kemudian 1 per 1 anak-anak masuk kelas. Setelah semua duduk, bu Titi bertanya pada seorang anak.
Dina, coba bacakan benda apa saja yang sempat kamu temukan tadi”. Belalang, kapur, botol aqua, bunga, batu bata, gerobak, jelas Dina. “eko, coba kamu sebutkan hasil temuannya” tunjuk bu Titi. Eko menyebutnya 1 per 1, ada cacing, sampah, batu bata, pohon pisang, gundukan pasir, tukang batu, cangkul. “hasil temuan kalian cukup bagus” tegas bu Titi. Sekarang hasil temuan kalian dikelompokan dalam 2 kelompok yaitu makhluk hidup dan makhluk tak hidup. “siapa yang sudah selesai” Tanya bu Titi kemudian. Selanjutnya bu Titi meminta Dudit untuk membacakan hasil pekerjaannya. ‘yang termasuk makhluk hidup adalah cacing, pohon pisang, ayam, dan yang termasuk makhluk tak hidup adalah batu bata, sampah, botol aqua, kayu, sepeda “ jelas Dudit. “hasil kerjamu bagus sekali Dudit” tegas bu Titi. Kemudian bu Titi meminta dua orang lainnya untuk menyebutkan hasil pengelompokannya. “nah, anak-anak kalian sudah melihat keadaan alam di sekitar kehidupan kita, isinya ada yang termasuk makhluk hidup dan ada maskhluk tak hidup.”, jelas bu Titi. “sampai di sini ada yang merasa kesulitan membedakan makhluk hidiup dan makhluk tak hidup?” tanya bu Titi. Karena tidak ada satu pun siswa yang bertanya, bu Titi melanjutkan kegiatan pembelajaran selanjutnya yaitu membagi siswa ke dalam 5 kelompok
Tugas kelompok adalah mendiskusikan perbedaan antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Paling sedikit setiap kelompok harus menemukan 4 ciri makhluk hidup. Waktu diskusi 15 menit, hasil diskusi ditulis dalam selembar kertas.
Selama diskusi bu Titi sibuk menulis di mejanya. Selesai diskusi, bu Titi meminta hasil diskusi dilaporkan. Caranya hasil diskusi kelompok ditukar dan dibacakan oleh kelompok lain. Selanjutnya bu Titi menelaah dan membahas 1 per 1 ciri-ciri makhluk hidup hasil laporan yang dibacakan wakil kelompok. Dengan demikian semua siswa mengetahui hasil diskusi yang benar. Dari seluruh hasil diskusi ditemukan 6 ciri makhluk hidup. Namun menurut bu Titi mengakhiri pelajaran dengan memberi tugas kepada siswa untuk menemukan ciri-ciri lain makhluk hidup. Sebagai bahan yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya.

Pertanyaan:
1. Identifikasi 3 kegiatan yang ditugaskan guru kepada siswa. Beri penjelasan apa peran kegiatan tersebut dalam rangka menciptakan proses pembelajaran yang efektif.
2. Tentukan satu kegiatan yang belum baik dilakukan oleh bu Titi selama proses pembelajaran. Beri alasan berdasarkan teori yang anda ketahui.
3. Jika Anda akan memperbaiki pembelajaran yang dilakukan Bu Titi menggunakan kerangka penelitian tindakan kelas, maka tentukan:
a. Identifikasi masalah
b. Analisis penyebab masalah
c. Rumusan masalah
d. Langkah-langkah perbaikan pembelajaran
6

2

20

PAUD

2008-04-18T22:16:00.002-07:00

PAUD

2008-04-18T22:16:00.001-07:00

PAUD

2008-04-18T22:15:00.000-07:00

LAMPIRAN 1. KISI-KISI SOAL UJIAN PGSD4500 TAP

Lama Ujian : 3 x 60 menit
No. KOMPETENSI FOKUS SOAL *) C3,4,5,6 INDIKATOR
A B C D
1. Mampu mengidentifikasi kelebihan atau kelemahan suatu peristiwa pembelajaran eksak dan non-eksak di SD.     C5 Mengidentifikasi kelebihan/ kelemahan suatu peristiwa pembelajaran eksak dan non-eksak di SD dilihat dari 3 aspek dari aspek-aspek berikut.
a. materi pelajaran,
b. pendekatan/metode/ teknik pembelajaran,
c. penggunaan media pembelajaran,
d. pengelolaan kelas,
e. keterampilan dasar mengajar, atau
f. pelaksanaan evaluasi
2. Mampu menganalisis kelebihan atau kelemahan pembelajaran eksak dan non-eksak di SD.     C5 Menentukan faktor penyebab kelebihan/ kelemahan beserta alasan- nya dari suatu peristiwa pembelajaran eksak dan non-eksak di SD dilihat dari 3 aspek dari aspek-aspek berikut.
a. materi pelajaran,
b. pendekatan/metode/ teknik pembelajaran,
c. penggunaan media pembelajaran,
d. pengelolaan kelas,
e. keterampilan dasar mengajar, atau
f. pelaksanaan evaluasi.
3. Mampu mengembangkan alternatif pemecahan masalah pembelajaran eksak dan non-eksak di SD beserta alasannya dalam rangka perbaikan kelemahan atau peningkatan kualitas pembelajaran yang disajikan dalam kasus/ permasalahan pembelajaran berdasarkan penelitian tindakan kelas     C6 Mampu mengembangkan alternatif pemecahan masalah pembelajaran eksak dan non-eksak di SD beserta alasannya dalam rangka perbaikan kelemahan atau peningkatan kualitas pembelajaran dalam 3 aspek dari aspek-aspek berikut.
a. materi pelajaran,
b. pendekatan/metode/ teknik pembelajaran,
c. penggunaan media pembelajaran,
d. pengelolaan kelas,
e. keterampilan dasar mengajar, atau
f. pelaksanaan evaluasi.

A. penguasaan bidang studi,
B. pemahaman tentang peserta didik
C. pembelajaran yang mendidik
D. pengembangan kepribadian dan keprofesionalan

PAUD

2008-04-18T22:13:00.000-07:00

TUGAS TUTORIAL KE : 1
MATA KULIAH : PAMA4326 STATISTIKA DASAR
UPBJJ-UT : JAKARTA
Pokjar : JAGAKARSA
Nama Tutor : TIM FKIP-UT
Tanggal : 6 APRIL 2008
TIK :
1. menentukan bilangan hasil pembulatan sesuai aturan pembulatan;
2. menentukan penyelesaian soal dengan menggunakan ketentuan notasi jumlah;
3. menyajikan data tersebar dalam tabel distribusi frekuensi relatif dan kumulatif;
4. menyajikan data dalam bentuk diagram lambang, lingkaran, batang, titik dan garis;
5. menyajikan data dalam grafik histogram, poligon dan ogive;
6. menentukan nilai rata-rata, median dan modus dari data tersebar;
7. menentukan nilai rata-rata, median dan modus dari data terkelompok
Sumber Materi : Modul 1, 2, dan 3

No Pertanyaan Skor
1. Tentukanlah pembulatan bilangan di bawah ini hingga perseratusan
a. 25,6751
b. 32,7250
c. 15,5545
d. 44,2335 2
2. Jika diketahui x1 = -2, x2 = -7 dan x3 = 5, tentukanlah
a.
b.
c.
6
3. Uraikan notasi sigma di bawah ini
a.
b.
6
4. 2. Diberikan data dalam tabel baris-kolom di bawah ini:
Tabel 1. Jumlah Siswa SDN Cipete TA. 2001/2002 s.d TA.2005/2006

Tahun Ajaran Kelas/Jenis Kelamin
I II III IV V VI
L P L P L P L P L P L P
2001/2002 10 28 12 28 12 26 14 24 16 22 14 22
2002/2003 12 26 10 26 10 28 12 28 12 26 14 28
2003/2004 14 26 14 26 12 28 16 26 14 24 16 26
2004/2005 10 28 12 26 14 26 12 28 12 28 20 24
2005/2006 12 30 10 28 10 24 14 22 14 22 18 28

a. Buatlah diagram batang data pada Tabel 1. dengan sumbu mendatar adalah kelas dan sumbu tegaknya adalah jumlah siswa di masing-masing kelas!
b. Tentukan besar sudut masing-masing kelas jika data pada Tabel 1. di atas akan dibuat diagram lingkaran!
c. Buatlah diagram garis data pada Tabel 1. dengan sumbu mendatar tahun ajaran dan sumbu tegaknya jumlah siswa di masing-masing tahun ajaran
d. Tentukan nilai rata-rata, median dan modus dari data terkelompok 15
5. Diberikan data nilai UAN bidang studi matematika SDN Cipete tahun ajaran 2005/2006 sebagai berikut:

68 84 75 82 68 90 62 88 76 93
73 79 88 73 60 93 71 59 85 75
61 65 75 87 74 62 95 78 63 72
66 78 82 75 94 77 69 74 68 60
96 78 89 61 75 95 60 79 83 71
79 62 67 97 78 85 76 65 71 75
65 80 73 57 88 78 62 76 53 74
86 67 73 81 72 63 76 75 85 77

a. Tentukan data tersebar dalam tabel distribusi frekuensi relatif dan kumulatif!
b. Tentukan Rentang dari data di atas!
c. Tentukan banyak kelas dari data di atas!
d. Tentukan panjang kelas dari data di atas!
e. Buatlah tabel distribusi frekuensi dari data di atas!
f. Buatlah histogram dan poligon frekuensi dari data di atas!
g. Buatlah ogive positif dari data di atas! 16
Jumlah skor 46

TIK 1 diukur oleh soal nomor 1
TIK 2 diukur oleh soal nomor 2 dan 3
TIK 3 diukur oleh soal nomor 5a
TIK 4 diukur oleh soal nomor 4
TIK 5 diukur oleh soal nomor 5
TIK 6 diukur oleh soal nomor 5
TIK 7 diukur oleh soal nomor 4d

PAUD

2008-04-18T22:11:00.000-07:00

PAUD

2008-04-18T22:08:00.000-07:00

RFC Pedoman Warnet (versi 3.2 - 23 Juni 2003)

==============
I. Latar-Belakang
==============

Berdasarkan analisa ICT Watch, maraknya aksi cyberfraud yang terjadi di warnet disebabkan karena tidak adanya kajian dan analisa dampak sosial oleh para pemilik modal sebelum mendirikan suatu warnet di daerah tertentu. Internet mulai berkembang di Indonesia sejak masuknya PT Indo Internet, sebagai ISP komersial pertama, tahun 1994. Kemudian sekitar tahun 1998, komunitas Internet Indonesia meyakini bahwa warnet dapat menjadi obat mujarab untuk menjembatani kesenjangan informasi sekaligus meningkatkan penetrasi Internet di Indonesia.

Maka berlomba-lombalah para pemilik modal untuk menanamkan uangnya di bisnis warnet. Masuk tahun 2000, tak terhitung banyaknya proposal pendirian warnet dengan varian nama yang beragam, semisal Balai Informasi Masyarakat, Sentra Informasi dan Bisnis Masyarakat, Warung Informasi dan Teknologi dan sebagainya Dari sekian banyak proposal tersebut, dan dari sekian banyak warnet yang telah berdiri, nyaris tidak ada yang memasukkan atau melakukan analisa dampak sosial.

Warnet hanya dianggap sebagai sebuah bangunan fisik dengan beberapa perangkat komputer di dalamnya yang dapat mengakses Internet untuk disewakan kepada masyarakat umum. Fungsi mulia warnet, yang pada awalnya ditujukan sebagai sentra informasi, akhirnya tercemar lantaran warnet berperan ganda sebagai sentra cybercrime. Keadaan tersebut disebabkan karena sejak awal masyarakat Internet Indonesia mempopulerkan warnet, tidak disertai dengan pedoman dan landasan yang memadai bagi para praktisi warnet untuk menjalankan bisnisnya.

Akibatnya adalah :

a. Pemilik modal hanya membangun warnet sebagai mesin uang, tanpa memiliki rasa-tanggung jawab untuk mendidik dan memintarkan masyarakat sekitar warnet tersebut. Rencana pendirian warnet hanya berkisar pada berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk sewa tempat, membeli komputer, akses Internet, membayar pegawai, listrik dan air. Tidak pernah disinggung soal social cost untuk mengadakan pelatihan atau pendidikan kepada masyarakat sekitar sebagai sebuah tanggung-jawab sosial.

b. Karena visi-misi pemilik modal hanyalah pada margin keuntungan semata, maka penanggung-jawab (manager) warnet tidak serius dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang ditugasi untuk menjadi administrator (admin) warnet. Warnet yang diharapkan menjadi sentra informasi akhirnya menjadi mandul karena admin warnet yang ditunjuk kurang berpengalaman atau tidak memiliki kemampuan yang layak sebagai seorang "penjaga" sentra informasi. Fungsi admin warnet sejatinya adalah setara dengan seorang librarian dalam perpustakaan, yaitu orang yang benar-benar memahami, menyukai, menghargai dan berdedikasi pada ilmu pengetahuan dan informasi.

c. Manager karena tidak menyadari pentingnya fungsi admin dan demi penghematan biaya, akhirnya mempercayakan warnetnya pada SDM yang kurang/tidak berpengalaman dengan gaji yang murah. Admin tersebut, dengan kondisi demikian, hanya akan menghabiskan waktu dibelakang mesin kasir dan melakukan chatting. Sedikit demi sedikit, dari chatting tersebutlah maka dirinya akan mendapatkan pengetahuan tentang cyberfraud. Admin warnet tersebut akan tergiur untuk melakukan cyberfraud karena hasilnya akan dapat melebihi dari kompensasi yang dia terima dari manager warnet.

d. Karena tidak memiliki pengalaman teknis, maka admin warnet di atas juga tidak akan menyadari bahwa warnet yang dijaganya ternyata telah menjadi sentra cyberfraud. Pemilik warnet pun akan menutup mata dengan keadaan tersebut, selama laporan keuangan tetap memuaskan pemilik modal.

e. Usulan-usulan untuk membatasi aktifitas cyberfraud di warnet semisal memasang pamflet himbauan, meminta penyewa untuk menitipkan dan dicatat kartu identitasnya sebelum mengakses Internet, hingga pemasangan software khusus, dianggap akan merepotkan dan membuat pelanggan warnet menjadi enggan untuk kembali ke warnet tersebut. Pemilik modal, manager dan admin warnet lebih menguatirkan turunnya pendapatan mereka ketimbang menguatirkan bahwa warnetnya menjadi sentra cyberfraud dan dampak negatif lainnya semisal pornografi.

Melihat kondisi-kondisi yang telah dipaparkan di atas, maka ICT Watch melakukan inisiatif menyusun rancangan Pedoman Warnet yang ditujukan bagi perwujudan iklim yang sehat dalam menjalankan bisnis warnet. Pedoman Warnet ini diharapkan bisa mengilhami para praktisi warnet untuk melakukan konsensus bersama dalam menghadapi maraknya aksi pornografi dan cyberfraud di warnet-warnet Indonesia.

Pedoman warnet ini berisi :
- code of conduct warnet
- kiat mencegah pembobolan warnet
- kiat mengatasi software spy, trojan dan keylogger (sedang dalam riset)

====================
II. Code of Conduct Warnet
====================

Draft (rancangan) Code of Conduct Warnet (CCW) ini ditujukan bagi praktisi warnet yaitu pemilik modal, penanggung jawab (manager) dan administrator (admin). ICT Watch menekankan bahwa CCW ini baru bisa efektif apabila dijalankan sebagai sebuah konsensus dan komitmen bersama para praktisi warnet (bottom-up), bukan sebagai bagian dari peraturan atau kebijakan pemerintah pusat maupun daerah (top-down). CCW ini terbuka dan bebas untuk dikritisi, disempurnakan dan diadopsi oleh praktisi warnet di Indonesia.

1. Tempat Bisnis Warnet sebaiknya :

a.
jauh dari tempat yang berbahaya bagi kesehatan dan jauh dari lokasi yang rawan bencana alam
b.
memiliki ventilasi udara yang cukup, sehingga udara di dalam ruangan tidak terlalu lembab atau terlalu kering
c.
memiliki minimal 2 pintu keluar-masuk, untuk antisipasi kebakaran
d.
memiliki pengaman kebakaran, bisa berupa alarm, detektor asap, pemadam kebakaran otomatis ataupun minimal tabung pemadam kebakaran yang berisi dry powder
e.
memiliki area non-smoking, jika mengijinkan pengunjung merokok di dalam ruangan warnet
f.
memiliki kamar kecil yang terjaga kebersihannya
g.
tidak menggunakan sekat yang tinggi / tertutup untuk membatasi setiap komputer
h.
jika menggunakan AC dan berkarpet, usahakan melakukan perawatan AC secara berkala dan membersihkan karpet dengan penyedot debu, untuk mencegah merebaknya virus/kuman penyakit pernapasan.

2. Pemilik Modal Warnet.

Pemilik modal adalah seseorang atau lebih, ataupun sebuah institusi atau lebih, yang menyediakan modal usaha baik uang, perangkat keras/lunak maupun tempat usaha bagi pendirian sebuah warnet. Dalam hal pendirian sebuah warnet, pemilik modal warnet diharapkan:

a.
Memperhatikan dan mengkaji dengan benar aspek-aspek sosial pada masyarakat sekitar tempat rencana pendirian warnet. Aspek sosial tersebut antara lain daya beli masyarakat, tingkat pemahaman masyarakat tentang Internet, kebutuhan masyarakat terhadap Internet dan strata sosial dan jenis komunitas yang berdekatan dengan warnet tersebut (perumahan, pendidikan atau bisnis).
b.
Memperhatikan dan mengkaji dengan benar dampak-dampak sosial yang mungkin terjadi pada masyarakat sekitar tempat rencana pendirian warnet. Dampak sosial tersebut antara lain dijadikannya warnet sebagai tempat melakukan/mengakses cybercrime, pornografi dan materi-materi yang tidak layak lainnya, serta menjadikan warnet sebagai tempat untuk menghabiskan uang dan waktu bagi anak-anak usia sekolah dengan melakukan chatting.
c.
Dalam menunjuk seorang manager warnet, haruslah orang yang memahami benar tentang bisnis warnet dan teknologi Internet (software maupun hardware), memiliki kemampuan manajerial dan bisnis yang memadai, serta memiliki rasa tanggung-jawab dan peka terhadap kondisi sosial masyarakat sekitar.
d.
Bersama dengan manager, menyusun langkah-langkah strategis dalam mengembangkan warnet yang menguntungkan dari aspek bisnis dan tetap bertanggung-jawan dari aspek sosial.
e.
Menyediakan perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai dan legal, serta menyiapkan tempat usaha yang aman dan kondusif.
f.
Menyediakan kesempatan berupa waktu dan biaya bagi manager dan admin untuk menambah pengetahuan mereka tentang Internet, baik melalui pelatihan khusus, workshop maupun seminar.
g.
Memberikan kompensasi yang memadai bagi operasional manager
h.
Melakukan koordinasi dengan manager.

3. Manager Warnet.

Manager warnet adalah seseorang yang bertanggung-jawab dalam menjabarkan strategi yang telah dirancang oleh pemilik modal dan merancang tindakan-tindakan taktis untuk dijalankan setiap harinya. Dalam hal perancangan tindakan taktis tersebut, manager warnet diharapkan:

a.
Menyusun program-program promosi yang sifatnya edukatif dan positif terhadap para pelanggan warnet dan pengguna potensial dari masyarakat atau komunitas sekitar.
b.
Memasang software yang dibutuhkan baik di komputer server maupun komputer client, baik software standar Internet maupun software filter pornografi.
c.
Menetapkan aturan untuk menitipkan kartu identitas bagi para penyewa warnet, dan meminta admin warnet untuk mencatat secara rinci identitas penyewa warnet tersebut, jam masuk serta jam keluarnya. Dimungkinkan pula untuk membuat semacam registrasi anggota, sehingga penyewa yang telah menjadi anggota tidak perlu menunjukkan kartu identitasnya setiap kali menyewa, cukup hanya menunjukkan kartu anggotanya untuk dicatat nomor registrasinya.
d.
Memasang himbauan berupa pamflet atau brosur kepada penyewa warnet untuk tidak melakukan tindakan negatif semisal membuka pornografi dan aksi cybercrime.
e.
Bersama dengan admin, menyusun metode keamanan untuk melindungi warnet dari ancaman kejahatan semisal perampokan ataupun pencurian piranti/peripherals komputer, serta menyusun langkah-langkah strategis dalam mengembangkan warnet yang menguntungkan dari aspek bisnis dan tetap bertanggung-jawab dari aspek sosial dan kepentingan penyewa/konsumen.
f.
Dalam menunjuk seorang admin, haruslah orang yang memahami benar tentang operasional warnet dan teknologi Internet (software maupun hardware), memiliki kemampuan teknis yang memadai, serta memiliki rasa tanggung-jawab dan peka terhadap kondisi sosial masyarakat sekitar.
g.
Memberikan kompensasi yang memadai bagi operasional admin.
h.
Melakukan koordinasi dengan pemilik modal dan admin.

4. Admin Warnet.

Admin warnet adalah seseorang yang bertanggung-jawab sehari-hari dalam menjalankan aktifitas bisnis warnet secara operasional. Dalam aktifitas operasional tersebut, admin warnet diharapkan:

a.
Membantu penyewa dalam mendapatkan kualitas Internet yang setara dengan yang dijanjikan atau uang yang dikeluarkan, serta memberikan kompensasi tertentu kepada penyewa apabila tidak dapat terlaksana, sesuai dengan program yang telah disusun bersama dengan manager.
b.
Memahami dan mampu memfungsikan berbagai jenis software standar yang digunakan untuk Internet, termasuk software filter pornografi dan software pendeteksi software trojan/spy/keylogger.
c.
Mampu menyediakan dan menerangkan informasi-informasi positif yang dibutuhkan oleh penyewa serta menjalankan program promosi yang telah disusun bersama dengan manager.
d.
Menegaskan kepada para penyewa untuk tidak melakukan aktifitas negatif melalui Internet, semisal cybercrime dan pornografi.
e.
Meminta para penyewa untuk menitipkan kartu identitas atau kartu anggota mereka dan mencatatnya secara lengkap, termasuk waktu masuk dan keluarnya.
f.
Mewaspadai setiap penyewa warnet dan keadaan sekitar warnet untuk mengantisipasi setiap ancaman kejahatan semisal perampokan dan pencurian piranti/peripherals komputer, sesuai dengan metode keamanan yang telah disusun bersama dengan manager.
g.
Tidak melakukan, memberitahu, memfasilitasi atau menganjurkan hal-hal yang dapat menimbulkan aktifitas cybercrime dan pornografi.
h.
Melakukan koordinasi dengan manager.

============================
III. Kiat Mencegah Pembobolan Warnet
============================

a.
jika memungkinkan, laporkan keberadaan warnet atau lab komputer sekolah
kepada aparat keamanan terdekat agar memudahkan komunikasi jika suatu saat diperlukan
b.
tambahkan sistem keamanan kovensional untuk melindungi sistem unit (cashing) dan monitor, misalnya meletakkan dalam sebuah meja yang didisain khusus, misalnya di dalam meja yang memiliki boks khusus dari plat besi yang kuat
c.
catat nomor seri monitor, harddisk dan motherboard, sehingga akan bermanfaat sebagai alat bantu pelacakan jika terjadi sesuatu yang tidak diharapkan
d.
beri ciri khusus pada badan monitor dan cashing, misalnya dengan memberikan cap logo atau nama warnet/sekolah menggunakan cat yang tidak mudah dihapus
e.
pasang pengaman tambahan berupa alarm, baik alarm yang dipasang di tiap cashing ataupun alarm pintu/ruangan
f.
bagi lab komputer sekolah, jangan ijinkan sembarang orang untuk masuk lab, selain siswa-siswa yang memang sedang mengikuti praktikum dan atas pengawasan guru atau petugas lab
g.
bagi warnet, mintalah kepada para penyewa akses internet untuk menitipkan kartu identitas mereka dan catatlah data-data penyewa oleh admin warnet untuk disimpan jika suatu saat diperlukan
h.
usahakan memiliki atau mengadakan pendekatan kepada tenaga pengamanan sipil lingkungan (hansip atau satpam) untuk senantiasa menjaga keliling lab komputer atau warnet, baik yang buka 24 jam ataupun tidak
i.
tunjuklah seseorang yang benar-benar terpercaya dan jujur sebagai penanggung jawab lab komputer atau admin warnet
j.
asuransikan isi lab komputer dan warnet dari beberapa resiko semisal kebakaran dan pencurian, sehingga bila hal buruk terjadi maka tidak akan terlalu merugikan pemilik karena akan mendapatkan penggantian dari perusahaan asuransi

========================================
III. Kiat Mengatasi Software Spy, Trojan dan Keylogger
========================================

- sedang dalam riset -

Demikian RFC Pedoman Warnet (versi 3.2 - 23 Juni 2003) ini disusun untuk dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Donny B.U.
(Koordinator ICT Watch)

PAUD

2008-04-18T22:07:00.001-07:00

Pertukaran Pemuda Antar Negara tahun 2008 Wilayah DKI Jakarta

Syarat-syarat :
I. INDONESIA - ASEAN dan Jepang
1. WNI, usia 20-30 tahun per April 2008 (mempunyai KTP Jakarta.)
2. Pendidikan Minimal semester IV.
3. Belum Menikah
4. Memiliki kemampuan Bahasa Inggris dibuktikan dengan TOEFL450 TOEIC600 / IELTS 5
5. mampu menampilkan seni dan budaya bangsa
6. Memiliki pengalaman berorganisasi
7. Sehat jasmani dan rohani
8. Belum pernah mengikuti program pertukaran pemuda dengan luar negeri yang dilaksanakan Kementrian Pemuda dan olah raga
9. Lulus seleksi tahap pertama di tingkat Provinsi dan tahap kedua di tingkat Pusat
10. Mmeiliki wawasan kebangsaan dan antar bangsa

II. INDONESIA - AUSTRALIA
1. WNI usia 21-25 tahun per April 2008 (mempunyai KTP Jakarta)
2. Sehat jasmani dan rohani
3. Pendidikan minimal SLTA
4. Belum menikah
5. Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris baik lisan dan tulisan
6. Belum pernah mengikuti program pertukaran pemuda dengan luar negeri yang dilaksanakan oleh Kementrian Pemuda dan Olah Raga
7. Menguasai salah satu jenis ketrampilan kesenian
8. Lulus seleksi di tingkat Provinsi dan di tingkat Pusat
9. Peserta yang lulus seleksi di tingkat daerah harus mengikuti Medical Check Up

III. INDONESIA - KANADA
1. WNI usia 18-23 tahun per April 2008 (mempunyai KTP Jakarta)
2. Tinggi badan Putra min.165cm, putri min 160 cm
3. Sehat jasmani dan rohani
4. Pendidikan minimal SLTA
5. Belum menikah
6. Aktif dan berminat dalam bidang pemberdayaan masyarakat (community development)
7. Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris baik lisan maupun tulisan
8. Menguasai salah satu jenis keterampilan kesenian
9. Belum pernah mengikuti program pertukaran pemuda dengan luar negeri yang dilaksanakan oleh kementrian Pemuda dan Olah Raga
10. Lulus seleksi di tingkat Provinsi dan tingkat Pusat
11. Peserta yang lulus seleksi daerah
harus mengikuti Medical Check up

Pendaftaran sampai dengan tanggal 31 Maret 2008
di Dinas Pemuda dan Olah Raga Jl. Jatinegara.
Contact person Ibu Poni: 021-8515881

PAUD

2008-04-18T22:02:00.000-07:00

Perkembangan Telematika Indonesia Terhambat
Perkembangan teknologi informasi dan telematika di Tanah Air masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain. Cina misalnya, kini sudah bisa menyalip Indonesia dalam soal aplikasi komputer, padahal dulu tingkatannya masih di bawah. Tampaknya, masalah political will pemerintah dan belum beresnya aturan fundamental telematika yang menyebabkan kekurangan tersebut.
Sebenarnya di Indonesia sudah ada badan yang mengurus perkembangan teknologi informasi, yaitu Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI). Salah satu target mereka adalah pelaksanaan pemerintahan online atau e-government.Dengan e-government, pemerintah dapat menjalankan fungsinya melalui media Internet. Tujuannya adalah memberi pelayanan kepada publik secara transparan dan dengan akses yang lebih mudah. Caranya dengan membangun sejumlah situs.

Selain informasi, dalam situs juga ada jasa layanan, seperti misalnya yang sudah diterapkan Dinas Bea Cukai. Kini permohonan dan perizinan impor barang sudah dapat dilayani secara online menggunakan teknologi komputer. Selain fungsi kepada publik, e-government sebenarnya juga dapat membantu komunikasi antarinstansi pemerintahan atau departemen. Sistem jaringan dapat diterapkan dalam berbagai situs pemerintah, sehingga timbul kerja sama. Kerja sama ini diatur dalam satu situs Indonesia Online.
Dengan dilaksanakannya otonomi daerah, penerapan e-government juga semakin perlu sebagai penghubung pemerintah pusat dan daerah. Daerah juga terbantu karena bisa mempromosikan kepada sektor bisnis dan investor. Investor dapat memperoleh data dengan lebih mudah, bahkan melihat pula foto-foto menarik tentang tempat wisata di daerah. Daftar nama situs pemerintah sekarang sebenarnya sudah mencapai 300 alamat. Sayang, fungsinya sebagian besar masih sebatas situs web. Belum bisa dipastikan, kapan situs berubah menjadi model interaktif yang menjalankan fungsi pemerintahan.
Masalah lain dalam dunia telematika adalah peraturan yang belum jelas. Contohnya soal telepon internet atau Voice over Internet Protocol (VoIP). Meski sebenarnya sudah banyak yang beroperasi, pemerintah hanya menunjuk lima operator sebagai penyelenggara resmi VoIP. Tentu saja hal ini menimbulkan kontroversi. Dampak lain, biaya percakapan lewat VoIP bisa jadi tidak semurah tempo dulu. Meskipun sekarang sudah ada kementerian komunikasi dan informasi, tapi masih sebatas tingkat menteri negara. Seperti disebutkan Syamsul Mu`arif selaku Menteri Negara Komunikasi dan Informasi (Menneg Kominfo), jabatannya tidak operasional sehingga sulit menangani hal-hal yang terkait dengan perizinan.
Syamsul mengakui bahwa masyarakat dan pelaku usaha sekarang sudah kian maju dalam teknologi informasi. Sementara pemerintah juga berusaha mengakomodasi berbagai kepentingan itu supaya timbul iklim berusaha yang sehat. “Tapi, karena belum ada aturan, masing-masing membuat aturannya sendiri,” kata Syamsul. Untuk mengatasinya, dia menilai hal paling fundamental adalah soal peraturan, misalnya undang-undang cyber atau cyberlaw. Sekarang sudah ada beberapa versi undang-undang cyber yang sedang dibahas. Syamsul berharap di tahun 2002 ini cyberlaw sudah makin jelas arahnya.
Pengamat telematika Benny S Nasution juga menilai perkembangan telematika di Indonesia masih memprihatinkan. Dia membandingkan dengan Cina yang dulu penguasaan teknologinya sama-sama rendah tapi sekarang jauh melejit. Contohnya, pertambahan jalur telepon di sana bisa sampai satu juta jalur tiap bulan. “Di Indonesia, banyak peraturannya tapi justru makin tidak jelas,” tegas Benny.
Menneg Kominfo mengakui antara masyarakat dan regulator masih belum banyak kecocokan. Soal VoIP misalnya, Syamsul mengatakan masih berupaya mempertemukan regulator dengan para pengusaha. Tapi, pihaknya juga belum bisa berbuat banyak sehubungan di Kementerian Komunikasi dan Informasi sendiri belum tersusun personalia yang utuh.
Penyusunan Standar `E-Government`
Soal e-government, Syamsul menyebut hingga sekarang masih disusun standardisasi dan sistem acuan bagi pemerintah serta dunia usaha. Susunan itu nantinya dibicarakan lagi dengan unsur masyarakat telematika supaya bisa lebih diterima. Dia mengharapkan target penyusunan standardisasi bisa tercapai tahun 2004. Selanjutnya, barulah konten dan penerapan aplikasi dilakukan. Contohnya, dari 80 pelayanan yang seharusnya bisa diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat, baru ada sekitar 12 pelayanan.
Hal fundamental lain bagi terwujudnya e-government yaitu adanya nomor seri elektronik untuk tiap penduduk. Jadi, nomor ini bisa menyimpan sekian banyak informasi dalam bentuk chips. Menurut JB Kristiadi selaku sekretaris TKTI, penyusunan e-government sekarang berada di tahap cetak biru langkah-langkah pelaksanaan. Diakuinya, situs pemerintahan masih terbatas bersifat pasif dan belum interaktif. Kendalanya adalah sistem dan prosedur internal belum diperbaiki. “Seharusnya dalam e-government, orang sudah bisa memperpanjang KTP, perizinan, dan sebagainya lewat situs,” kata Kristiadi.
Benny Nasution melihat kendala lain. Dia menyebut masih banyaknya pejabat yang gagap teknologi. Belum lagi duplikasi isi situs antardepartemen. Tegasnya, masih perlu waktu lama sebelum orang menikmati layanan model kartu cerdas seperti yang terdapat di negara lain (Media Indonesia)
Warnet Butuh Open Source Kompatibel »
Pemanfaatan Teknologi Telematika bagi Kemajuan Bangsa
Sekolah Tinggi Elektro dan Informatika ITB menyelenggarakan diksusi panel bertajuk “Rencana Strategis Pemanfaatan Teknologi Telematika bagi Kemajuan Bangsa”. Diskusi Panel yang dipimpin oleh Dr. Armein Z Langi ini dilatarbelakangi oleh kemajuan teknologi telematika Indonesia yang belum diimbangi dengan regulasi yang memadai. Alahsil, menimbulkan benturan antara pencipta, penyedia layanan, pemerintah, maupun masyarakat. Karena hal ini pula, kemajuan teknologi telematika menjadi lambat; Indonesia tertinggal jauh oleh negara–negara lain –bahkan kalah oleh Vietnam.
Hadir sebagai pembicara adalah Budi Raharjo, dosen STEI ITB; Adry Tanuwijaya, praktisi bisnis; dan Bayu Seto Hardjowahono, dosen Hukum Universitas Parahyangan. Budi Raharjo, selaku dosen STEI ITB turut menjadi praktisi perkembangan teknologi telematika Indonesia. Budi memaparkan kondisi perkembangan telematika dunia dan dibandingkan dengan perkembangan telematika Indonesia. Tampak adanya ironi di mana di Indonesia perkembangan telematika dan bisnis berbasis telematika lambat muncul. Adry Tanuwijaya memberikan sharing mengenai pengalamannya sebagai orang pertama yang memanfaatkan teknologi VoIP sebagai bisnis di Indonesia. Namun, usahanya terhenti karena digrebek oleh Polisi dan PT Telkom; Adry bahkan sempat mendekam di penjara. Saat itu memang hukum bisnis berbasiskan VoIP belum ada; alumni Departemen Teknik Elektro ini sendiri merasakan bisnisnya dihentikan dengan tidak pantas hanya karena dianggap ’menyaingi BUMN telekomunikasi’. Sementara itu Bayu Seto mengungkap beberapa kelemahan hukum di Indonesia, termasuk di antaranya: banyak hukum di Indonesia yang sengaja dibuat ’abu–abu’, banyak loophole–nya sehingga dapat diintrepretasikan demi kepentingan kelompok tertentu. Diakui oleh Bayu di Indonesia banyak hukum menjadi pemacung kreativitas dan menjadi ancaman perkembangan teknologi. Ironis. Baginya harus ada komitmen nasional, berupa political will yang kuat dari pengambil kebijakan Indonesia agar membuat peraturan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Memang diperlukan hukum yang represif dan sensitif terhadap teknologi tertentu demi pertahanan dan keamanan bangsa. Namun, di lain pihak, tetap diperlukan hukum yang mengapresiasi, melindungi, dan mendukung perkembangan teknologi. |http://www.itb.ac.id|
Posted in: Teknologi, HeadLine News : 02.27.06
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2001
TENTANG :
PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN TELEMATIKA DI INDONESIA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi termasuktelekomunikasi, media dan informatika (Telematika) secara global akan membawa dampak pada perubahan pola pikir dan cara pandang masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan yang berorientasi pada aspek kemudahan dan kecepatan dalam pertukaran akses informasi;
b. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan Telematika tersebut merupakan peluang yang harus dimanfaatkan secara optimal sebagai modal dasar untuk mempersatukan bangsa dan pemberdayaan masyarakat menuju suksesnya pembangunan nasional yang berkesinambungan;
c. bahwa upaya optimalisasi pemanfaatan Telematika untuk pemberdayaan masyarakat dan sebagai alat pemersatu bangsa, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran aparatur pemerintah dan pihak-pihak lain pengguna Telematika untuk melaksanakan, memanfaatkan, mengembangkan serta mengambil langkah-langkah kebijakan strategis dalam pembangunan Telematika;
d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka pengembangan pembangunan Telematika Indonesia, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Pembangunan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Tahun 1999, dan Perubahan Kedua Tahun 2000;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional;
3. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2000 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia;
MENGINSTRUKSIKAN :
Kepada :
1. Menteri;
2. Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen;
3. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara;
4. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Jaksa Agung Indonesia;
7. Gubernur;
8. Bupati/Walikota.
Untuk :
PERTAMA :Melaksanakan lebih lanjut pengembangan dan pendayagunaan Telematika dengan berpedoman pada Kerangka Kebijakan Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia sebagaimana tercantum dalam lampiran Instruksi Presiden ini;
KEDUA : Memfasilitasi kepada masyarakat untuk turut serta dalam pengembangan dan pendayagunaan Telematika;
KETIGA : Kegiatan pengembangan dan pendayagunaan Telematika sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dan KEDUA, dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI) yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2000;
KEEMPAT : Instruksi Presiden ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan setiap tahap kegiatan pelaksanaannya kepada Presiden.
Instruksi ini dibuat untuk dilaksanakan.
Ttd.
Abdurrahman wahid
Presiden RI
LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 6 TAHUN 2001
TANGGAL : 24 APRIL 2001

KERANGKA KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN TELEMATIKA DI INDONESIA
Pendahuluan
Pesatnya kemajuan teknologi telekomunikasi, media, dan informatika atau disingkat sebagai teknologi telematika serta meluasnya perkembangan infrastruktur informasi global telah telah merubah pola dan cara kegiatan bisnis dilaksanakan di industri, perdagangan, dan pemerintah. Perkembangan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan masyarakat informasi telah menjadi paradigma global yang dominan. Kemampuan untuk terlibat secara efektif dalam revolusi jaringan informasi akan menentukan masa depan kesejahteraan bangsa.
Berbagai keadaan menunjukkan bahwa Indonesia belum mampu mendayagunakan potensi teknologi telematika secara baik, dan oleh karena itu Indonesia terancam digital divide yang semakin tertinggal terhadap negara-negara maju. Kesenjangan prasarana dan sarana telemaika antara kota dan pedesaan, juga memperlebar jurang perbedaan sehingga terjadi pula digital divide di dalam negara kita sendiri. Indonesia perlu melakukan terobosan agar dapat secara efektif mempercepat pendayagunaan teknologi telematika yang potensinya sangat besar itu, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mempererat persatuan bangsa sebagai landasan yang kokoh bagi pembangunan secara berkelanjutan.
Di dalam hal ini pemerintah perlu secara proaktif dan dengan komitmen yang tinggi membangun kesadaran politik dan menumbuhkan komitmen nasional, membentuk lingkingan bisnis yang kompetitif, serta meningkatkan kesiapan masyarakat untuk mempercepat pengembangan dan pendayagunaan teknologi telematika secara sistematik. Indonesia perlu menyambut komitmen dan inisiatif berbagai lembaga internasional, kelompok negara, atau negara-negara lain secara sendiri-sendiri dalam meningkatkan kerja sama yang lebih erat dalam penyediaan sumber daya pembiayaan, dukungan teknis, dan sumber daya lain untuk membantu Indonesia sebagai negara berkembang mengatasi digital divide.
Dengan kenyataan tersebut, pemerintah dengan ini menyatakan komitmen untuk melaksanakan kebijakan serta melakukan langkah-langkah dalam bentuk program aksi yang dapat secara nyata mengatasi digital divide, dengan arah pengembangan sebagai yang dimaksud dalam isi kerangka kebijakan ini.
Telematika untuk Mempersatukan Bangsa dan Memberdayakan Rakyat
1.Indonesia pada saat ini tengah dalam masa transisi menuju negara demokrasi dengan sistem pemerintah yang terdesentralisasi dalam negara kesatuan dan persatuan bangsa yang kukuh. Untuk mempercepat proses demokrasi dalam kesatuan dan persatuan tersebut, Indonesia harus mampu mendayagunakan potensi teknologi telematika untuk keperluan:
Meniadakan hambatan pertukaran informasi antara masyarakat dan antar wilayah negara, karena hanya dengan demikina berbagai bentuk kesenjangan yang mengancam kesatuan bangsa dapat teratasi secara bertahap;
Memberikan kesempatan yang sama serta meningkatkan ketersediaan informasi dan pelayanan publik yang diperlukan untuk memperbaiki kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, serta memperluas jangkauannya agar dapat mencapai seluruh wilayah negara;
Memperbesar kesempatan bagi usaha kecil dan menengah untuk berkembang karena dengan teknologi telematika mampu memanfaatkan pasar yang lebih luas;
Meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kemampuan inovasi dalam sektor produksi, serta memperlancar rantai distribusi, agar daya saing ekonomi nasional dalam persainagn global dapat diperkuat;
Meningkatkan transparansi dan memperbaiki efisiensi pelayanan publik, serta memperlancar interaksi antar lembaga-lembaga pemerintah, baik pada tingkat pusat maupun daerah, sebagai landasan untuk membentuk kepemerintahan yang efektif, bersih, dan berorientasi pada kepentingan rakyat
Telematika dalam Masyarakat dan untuk Masyarakat
2. Penggunaan teknologi telematika dan aliran informasi harus selalu ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk pemberantasan kemiskinan dan kesenjangan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, teknologi telematika juga harus diarahkan untuk menjembatani kesenjangan politik dan budaya, serta meningkatkan keharmonisan di kalangan masyarakat.
3.Namun pada kenyataannya, dalam kondisi pasar yang sangat efisienpun banyak kelompok sosial dan wilayah di Indonesia yang tidak terjangkau oleh jaringan informasi komersial. Tanpa berbagai bentuk intervensi, ancaman digital difide antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan serta antara "yang mempunyai" dan " yang tidak mempunyai" akses ke jaringan informasi, akan semakin nyata. Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah baik pusat maupun daerah, harus mengembangkan pola kemitraan dan kerjasama dengan sektor swasta untuk memaksimalkan pendayagunaan jaringan dunia usaha nasional yang tersebar di seluruh wilayah negara, serta menerapkan berbagai kebijakan yang secara langsung atau tidak langsung dapat mengatasi kesenjangan antara kepentingan ekonomi dengan kepentingan menyediakan pelayanan yang layak bagi semua masyarakat.
4. Wartel dan Warnet memainkan peranan penting dalam pengurangi digital divide. Warung Telekomunikasi dan Warung Internet ini secara berkelanjutan memperluas jangkauan pelayanan telepon dan internet, baik di daerah kota maupun desa, bagi pelanggan yang tidak memiliki akses sendiri di tempat tinggal atau di tempat kerjanya. Oleh karena itu langkah-langkah lebih lanjut untuk mendorong pertumbuhan Wartel dan Warnet, yang dikaitkan dengan upaya memperluas jangkauan dan kandungan informasi pelayanan publik, memperluas pelayanan kesehatan dan pendidikan, mengembangkan sentar-sentra pelayanan masyarakat
perkotaan dan pedesaan, serta menyediakan layanan e-commerce bagi usaha kecil usaha kecil dan menengah, sangat diperlukan. Dengan demikian akan terbentuk Balai-balai Informasi Masyarakat (BIM) sesuai dengan konsep Community Tele Center (CTC) yang dinilai masyarakat dunia sebagai salah satu cara yang patut dikembangkan untuk mengatasi digital divide. Untuk melayani lokasi-lokasi yang tidak terjangkau oleh Wartel dan Warnet, pemerintah akan mengembangkan berbagai program serta insentif agar BIM atau CTC dapat tumbuh dan berkembang juga di daerah tersebut.
5. Sektor swasta harus berperan aktif dalam penyediaan informasi serta mengembangkan berbagai aplikasi yang diperlukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah akan berupaya untuk mendorong perkembangan industri information content dan aplikasi. Pendayaguanaan perangkat lunak open sources perlu mendapatkan perhatian khusus.
6. Di pihak lain, pendayagunaan teknologi telematika sering terhambat oleh kemampuan masyarakat menggunakannya, di mana bahasa seringkali merupakan salah satu faktor penghambat. Agar difusi teknologi telematika dapat dipercepat dan diperluas, maka di samping berbagai upaya mendorong masyarakat luas untuk menyiapkan diri serta meningkatkan kemampuan mendayagunakan teknologi telematika, pemerintah akan memberikan perhatian khusus bagi berkembangnya standard dan piranti antarmuka berbasis bahasa Indonesia untuk mempermudah penggunaan produk teknologi telematika bagi penduduk yang tidak mampu berbahasa asing.
Infrastruktur Informasi Nasional
7. Infrastruktur jaringan informasi tidak saja diperluas oleh masyarakat untuk mengakses dan mendistribusikan informasi, baik di dalam negeri maupun global, namun telah menjadi infrastruktur ekonomi yang sangat penting. Untuk dapat memanfaatkan teknologi telematika yang erkembang dengan cepat, Indonesia harus mengatasi tantangan moderenisasi dan perluasan infrastruktur informasi nasional. Dunia usaha merupakan pendorong perkembangan infrastruktur informasi nasional yang sangat penting, baik untuk menggalang investasi untuk membangun infrastruktur tersebut maupun untuk mengembangkan berbagai inovasi yang diperlukan kinerja jaringan informasi.
8. Indonesia akan terus menerus menumbuhkan pasar yang kompetitif bagi bisnis telematika agar sektor swasta dapat berkembang secara efisien, serta memantapkan strategi dan inisiatif untuk mendorong partisipasi internasional dalam perluasan dan peningkatan kualitas jaringan informasi. Indonesia juga harus memanfaatkan peningkatan skala ekonomi dan kemampuan teknologi yang terbentuk, untuk menstimulasi pertumbuhan industri jasa dan industri yang menghasilkan produk
telematika.
9. Pemerintah pada dasarnya akan lebih berperan sebagai fasilitator dan motivator. Dalam hubungan ini pemerintah akan secara terarah mengembangkan berbagai bentuk kerjasama dan kemitraan dengan sektor swasta nasional, serta menyediakan fasilitasi dan insentif agar sektor swasta dapat berperan secara maksimal. Pemerintah pusat dan daerah batas-batas kemampuannya harus mempertimbangkan adanya sistem pendanaan yang cerdik dan kreatif untuk secara langsung atau tidak langsung mendorong perkembanagn layanan jaringan informasi bagi usaha kecil menengah serta bagi masyarakat di daerah pedesaan, yang tidak dapat terlayani secara komersial.
10. Pemerintah juga akan secara proaktif berperan sebagai katalis untuk memfasilitasi interaksi dan komunikasi antar pihak-pihak yang berkepentingan, serta mengembangkan kolaborasi dengan pihak-pihak luar negeri untuk berbagai hal yang menyangkut pengembangan infrastruktur informasi nasional, termasuk menyusun legislasi dan peraturan yang dapat memberikan kepastian dan kenyamanan bagi
investasi serta kegiatan bisnis di bidang telematika.
Sektor Swasta dan Iklim Usaha
11.Perkembangan bisnis berbasis teknologi telematika, baik dalam tingkat skala maupun lingkupnya, menentukan laju difusi teknologi ini ke dalam kegiatan ekonomi dan kehidupan masyarakat. Sektor swasta memainkan peran yang penting dalam mentransformasikan teknologi telematika yang sangat potensial itu menjadi barang dan jasa yang diperlukan.
12.Indonesia saat ini dalam proses untuk mempercepat transisi di bidang telekomunikasi dari lingkungan usaha yang monopolistik ke lingkungan usaha yang kompetitif. Inisiatif tersebut dilaksanakan dengan membuka Kesempatan bagi sektor swasta untuk memasuki bisnis jaringan dan jasa telekomunikasi, termasuk penyiaran; mewujudkan kesetaraan peran sektor swasta dengan BUMN dalam penyelenggaraan bisnis telematika; menciptakan kebijakan dan kerangka peraturan perundangan-undangan yang transparan; membentuk sistem dan lembaga regulasi yang independen; dan menyediakan insentif yang selaras dengan persyaratan pasar untuk mempercepat perkembangan industri jasa dan jaringan telematika serta industri produk telematika menuju kelas dunia.
13.Indonesia perlu menciptakan suatu lingkungan legislasi dan peraturan perundang-undangn yang dapat mendorong perkembangan e-commerce dan berbagai pemanfaatn jaringan informasi. Upaya ini mencakup perumusan produk-produk hukum baru di bidang telematika (cyber law) yang mengatur keabsahan dokumen elektronik, tandatangan digital, pembayaran secara elektronik, otoritas sertifikasi, kerahasiaan, dan keaman pemakai layanan pemakai layanan jaringan informasi. Di samping itu, diperlukan pula penyesuaian berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada, seperti yang mengatur HKI, perpajakan dan bea cukai, persaingan usaha, perlindungan konsumen, tindakan pidana, dan penyelesaian sengketa. Pembaruan peraturan perundang-undangan tersebut dibutuhkan untuk memberikan arah yang jelas, transparan, objektif, tidak diskriminatif, proporsional, fleksibel, serta selaras dengan dunia internasional dan tidak bias pada teknologi tertentu. Pembaruan itu juga diperlukan untuk membentuk ketahanan dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman dan kejahatan baru yang timbul sejalandengan perkembangan telematika.
14.Agar sumberdaya telematika yang terbatas dapat teralokasi secara wajar dan efisien serta melindungi kepentingan masyarakat, jangkauan pembaharuan sistem peraturan dan perundang-undangan di bidang telematika harus mengarah menuju terbentuknya sistem yang bebas dari kepentingan sepihak.Untuk itu akan diadakan tinjauan ulang, penyesuaian, dan restrukturisasi terhadap lembaga-lembaga regulasi agar dapat diberdayakan serta terbebas dari semua bentuk konflik kepentingan, termasuk perlakuan khusus dan berbagai kepentingan BUMN yang dapat menghambat kompetisi.
15.Pemerintah bertekad dengan berbagai cara menciptakan serta terus menerus memelihara dan meningkatkan lingkungan usaha yang kondusif dan kompetitif, agar sektor swasta dapat berkembang untuk mendorong penyebaran teknologi telematika di dalam negeri secara meluas sampai ke semua kabupaten, kecamatan, dan desa, serta mempenetrasi pasar luar negeri.
Peningkatan Kapasitas dan Teknologi
16.Pada saat ini pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan tidak dapat dilaksanakan tanpa kemajuan teknologi dan penerapannya. Pemerintah dan sektor swasta perlu meningkatkan dukungan bagi pembentukan dan penyebaran kemampuan iptek melalui program pendidikan dan penelitian pengembangan, serta aplikasinya ke dalam dunia usaha secara luas.
17.Pemerintah dalam perannya sebagai katalis dalam memfasilitasi komunikasi dan membangun konsesus antara pihak-pihak yang berkepentingan, menyadari pentingnya potensi pendayagunaan teknologi telematika untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas pendidikan. Pemerintah bersama-sama dengan pihak-pihak terkait akan melaksanakan dan mendorong partisipasi sektor swasta dalam mengembangkan program-program belajar jarak jauh, serta memanfaatkan tawaran kerjasama internasional bagi keperluan peningkatan kemampuan teknis dan pembelajaran berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.
18.Introduksi teknologi telematika dan pemanfaatannya sangat penting, dan harus dimulai pada usia sedini mungkin, tanpa diskriminasi dan mencakup semua jenjang dan jenis pendidikan, sehingga telematika menjadi bagian yang penting dalam sistem pendidikan. Kurikulum sekolah dan perguruan tinggi akan disesuaikan secara bertahap mulai dari perguruan tinggi dan sekolah menengah.
19.Penelitian pengembangan oleh sektor swasta merupakan faktor yang sangat penting dalam memperkuat rantai pertambahan nilai produksi yang melandasi daya saing ekonomi nasional; namun hal ini tidak berarti berkurangnya peranan keiatan penelitian pengembangan yang dibiayai oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah dan sektor swasta harus bekerjasama secara erat dan saling menunjang dalam membiayai penelitian pengembangan, baik untuk mengatasi permasalahan kekinian maupun untuk meningkatkan pencapaian sasaran jangka panjang.
20.Pemerintah melalui kebijakan iptek harus dapat memotivasi sektor swasta meningkatkan kegiatan penelitian pengembangannya, serta memfasilitasi keterkaitannya dengan kapasitas iptek yang ada di perguruan tinggi dan lembaga penelitian. Kebijakan tersebut juga akan diarahkan untuk mendorong tumbuhnya industri-industri pemula teknologi di bidang telematika.
Government On-line
21.Penerapan jaringan informasi di lingkuangan pemerintah pusat dan daerah secara terpadu telah menjadi prasyarat yang penting untuk mencapai good governance dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan kepemerintahan guna antara lain memperbaiki pelayanan publik, meningkatkan efisiensi pelaksanaan otonomi daerah, serta mengurangi berbagai kemungkinan kebocoran anggaran.
22.Agar pemerintah dapat meningkatkan hubungan kerja antar instansi pemerintah serta dapat menyediakan pelayanan bagi masyarakat dan dunia usha secara efektif dan transparan, diperlukan kerangka arsitektur dan platform yang kompatibel bagi semua departemen dan lembaga pemerintah, serta penerapan standarisasi bagi berbagai hal yang terkait dengan penggunaan teknologi telematika secara luas. Beberapa yang akan dilaksankan termasuk pengembangan G-online backbone bagi kepentingan semua instansi pemerintah dan penyediaan layanan masyarakat, memperbarui kerangka peraturan dan prosedur transaksi di lingkungan pemerintah, serta membangun komitmen dan kesepakatan untuk memperlancar pertukaran dan penggunaan informasi antar instansi pemerintah.
23.Untuk keperluan itu pemerintah akan meningkatkan kesadaran dan kesiapan penggunaan kemajuan teknologi telematika untuk mengimplementasikan government on-lline secara efektif, serta mengintensifkan pendidikan dan pelatihan teknologi telematika untuk meningkatkan keahlian pegawai negeri di semua tingkatan.
Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI)
24.TKTI mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan dan memelopori program aksi dan inisiatif untuk meningkatkan perkembangan dan pendayagunaan teknologi telematika indonesia., serta memfasilitasi dan memantau pelaksanaannya. Agar program aksi dan inisiatif tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, TKTI akan mengkoordinasikan interaksi antar instansi pemerintah terkait, baik di pusat maupun daerah, agar pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing dapat saling tunjang menunjang secara terpadu. TKTI juga akan mendorong keikutsertaan sektor swasta secara pro-aktif.
25.Untuk keperluan itu, TKTI juga akan memperkuat kemampuan menggalang sumber daya yang ada di Indonesia guna mendukung keberhasilan pelaksanaan semua arah pengembangan dan pendayagunaan teknologi telematika seperti yang tercakup di dalamdikumen ini, melaksankan forum untuk membangun konsensus antar pihak-pihak terkait di sektor pemerintah dan swasta, serta mengakses pengalaman internasional dalam mengembangkan sistem infrastruktur informasi nasional. TKTI akan mengakses kemungkinan untuk bekerjasama dengan berbagai lembaga internasional dan regional, untuk memperoleh masukan-masukan strategis di bidang kebijan dan peraturan perundang-undangan, mengembangkan sejumlah proyek percontohan untuk menstimulasi perkembangan telematika di Indonesia, serta mendapatkan dukungan teknis, pembiayaan, dan dukungan lainnya secara terpadu.
NSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2001
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN TELEMATIKA DI INDONESIA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk telekomunikasi, media dan informatika (Telematika) secara global akan membawa dampak pada perubahan pola pikir dan cara pandang masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan yang berorientasi pada aspel kemudahan dan kecepatan dalam pertukaran akses informasi;
b. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan Telematika tersebut merupakan peluang yang harus dimanfaatkan secara optimal sebagai modal dasar untuk mempersatukan bangsa dan pemberdayaan masyarakat menuju suksesnya pembangunan nasional yang berkesinambungan;
c. bahwa upaya optimalisasi pemanfaatan Telematika untuk pemberdayaan masyarakat dan sebagai alat pemersatu bangsa, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran aparatur pemerintah dan pihak-pihak lain pengguna Telematika untuk melaksanakan, memanfaatkan, mengembangkan serta mengambil langkah-langkah kebijakan strategis dalam pembangunan Telematika;
d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka pengembangan pembangunan Telematika Indonesia, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia.
Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Tahun 1999, dan Perubahan Kedua tahun 2000;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2000 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia.
MENGINSTRUKSIKAN :
Kepada : 1. Menteri;
2. Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen;
3. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara;
4. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Jaksa Agung Indonesia;
7. Gubernur;
8. Bupati/Walikota.
Untuk :
PERTAMA : Melaksanakan lebih lanjut pengembangan dan pendayagunaan Telematika dengan berpedoman pada Kerangka kebijakan Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia sebagaimana tercantum dalam lampiran Instruksi Presiden ini.
KEDUA : Memfasilitasi kepada masyarakat untuk turut serta dalam pengembangan dan pendayagunaan Telematika.
KETIGA : Kegiatan pengembangan dan pendayagunaan Telematika sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dan KEDUA, dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI) yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2000.
KEEMPAT : Instruksi Presiden ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan setiap tahap kegiatan pelaksanaannya kepada Presiden.
Instruksi Presiden ini mulau berlaku pada tanggal dikeluarkan.
Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 24 April 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
ABDURRAHMAN WAHID
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II,
ttd.
Edy Sudibyo
http://www.dephut.go.id/temp/index.php?lempar=dl.php&&idlempar=1929

tober 14th, 2006
KUNCI KEBERHASILAN ICT DI INDONESIA

Banyak sudah kita membahas tentang “roadmap” / “blue print” TELEMATIKA Indonesia. Tentu semua menyadari ketertinggalan kita dan semangat serta keinginan untuk mengejar ketertinggalan itu.

Tapi menurut saya ada beberapa “Kunci Keberhasilan“ yang harus dilakukan agar yang diinginkan dapat tercapai.

1. Harus di awali dan di promote secara TOP - DOWN. Artinya RI-1 dan DPR diharap menjadi inisiator & mengambil bagian aktif untuk memimpin pemanfaatan TELEMATIKA di Indonesia. Kalau RUU ITE tidak kunjung jadi UU, kapan TELEMATIKA mau maju ? TOP DOWN, mempunyai “kekuatan” yang besar dan sangat efektif. Tentu saja kebijakan yang diambil harus mengutamakan kepentingan seluruh Nusa dan Bangsa. Kalau cenderung memperhatikan kebutuhan suatu kelompok atau perusahaan tertentu saja, akan merugikan pihak-pihak yang lain dan Indonesia sendiri.
2. Pemerintah dan masyarakat harus menerapkan STANDARISASI, menganut PROSEDUR KERJA dengan SYSTEM yang terstruktur. Misalnya penerapan E-Gov hanya akan berhasil kalau proses kerjanya baku, menganut suatu disiplin standar yang jelas. Kalau masih “kadang-kadang gini atau gitu”, pelayanan didaerah yang satu berbeda dengan yang lain, fasilitas telekomunikasi di Jawa jauh lebih baik dari dibagian Nusantara lainnya, maka TELEMATIKA tidak akan dapat berjalan. Sedang TELEMATIKA adalah pemicu perkembangan IPOLEKSOSBUDHANKAM di seluruh Nusantara secara merata.
3. Peraturan perundang-undangan yang kontra produktif terhadap perkembangan TELEMATIKA, perlu ditinjau kembali. Buat peraturan administrasi negara dan perekonomian yang dapat di proses dengan ICT. Yang membebani dan jelas-2 menghambat perkembangan TELEMATIKA dihaous saja.
4. Kita harus menyadari bahwa RISET, PERCOBAAN & PROTOTYPING, serta PENGEMBANGAN BARU maupun pembaruan secara INNOVATIF sangat diperlukan. Tanpa kemampuan ini, maka seluruh potensi NKRI hanya dianggap sebagai pasar. Seluruh hasil usahanya, habis dikonsumsi, atau dibawa pulang oleh investor asing. Tak ketinggalan apa-apa bagi Industri ICT di Indonesia. Tanpa R&D dan Innovasi, industri dan perekonomian jadi labil, mudah terpuruk dan sangat tergantung dari teknologi luar negeri.
5. Pemerintah harus melakukan PROMOTION, agar semua hak tersebut diatas dapat di pertegas untuk dilaksanakan. Masyarakat TELEMATIKA tidak mempunyai cukup kekuatan dan dana, untuk mempromosikan produk-2nya sendiri. kalau kita kaji kembali “proyek keluarga berencana” sangat berhasil karena “promosi” yang dilakukan dengan baik dan benar.

Kalau semua yang diatas tercapai, saya yakin Pengembangan TELEMATIKA di Indonesia akan berjalan dengan lancar. Pemanfaatan TELEMATIKA akan membantu semua bidang usaha dan pelaksanaan tugas pemerintah. Tanpa TELEMATIKA, daya saing Indonesia semakin menurun dan semakin sulit untuk mengejar ketertinggalan Indonesia disegala bidang.

Bagaimana pendapat anda ? Saya tunggu….

Terimakasih, Hidayat Tjokrodjojo

Posted in COMMUNITY, Technology | By Hidayat

* Both comments and trackbacks are currenlty open for this entry.
* Trackback URI: http://www.realta.co.id/blog/wp-trackback.php?p=12
* Comments RSS 2.0

5 Responses to “KUNCI KEBERHASILAN ICT DI INDONESIA”

1. akmal b.y Says:

January 14th, 2007 at 6:43 am

Salam kenal,

Intinya saya setuju pak , dan tdk ada perbedaan diantara gagasan …
1.regulasi ( gov-legislatif )
2.SOP baku penerapan IT di Indonesia dalam bisnis,birokrats
3.Pengemvbangan research & develpment
4.Buku2 IT di suplay terus seperti India dan harganya musti
murah
semoga perjuangan Indonesia dlm pengembangan IT di Indonesia bisa dimulai dengan Internet Murah

Salam

Akmal B.Y ( ABY )
Permikomnas
2. Gunhas Says:

January 19th, 2007 at 6:41 pm

Agenda atau action-action dari goverment memang koq gak berasa atau kurang “mengigit”. Kemampuan individu tidak
sedikit dari indonesia yg ternyata mampu punya prestasi
diluar negeri utk dibidang IT. Wadah di Indonesia gak
akomodasi atau ncome dan appreciation yg diluar lebih besar?

Pernah denger kalau beberapa company di indo coba membentuk
semacam silicon valley (di Bali), tapi sepertinya udah
bubaran? or gak productive. Sekali lagi, apa income yang
jadi tolak ukur?

Salam hangat buat Pak Hidayat and Realta Team.
3. ira susanti Says:

March 9th, 2007 at 7:53 pm

bagaimana cara kita untuk sukses dalam belajar dan berhasil.apa yang harus kita lakukan.tololng jelaskan secara terperinci dan jelas.terima kasih
4. ira susanti Says:

March 9th, 2007 at 7:56 pm

saya adalh seorang pelajar dan saya ingin tahu kunci kunci keberhasilan dalam menghadapi ujian nasional.dan saya ingin tahu bagaimana cara sistem belajarnya.
5. sarono widodo Says:

July 14th, 2007 at 12:48 am

Dear Pak Hidayat,
Saya salut dengan tulisan Bapak. Setelah saya cermati tentang perkembangan ICT apalagi pemanfaatan Telematika di Indonesia nampaknya harus kita akui masih banyak kekurangan di sana-sini. Sebenarnya masalahnya tidak sekedar kemampuan membeli peralatan ICT sehingga akan merata perkembangannya di Indonesia, tetapi lebih pada policy bagaimana yang kita mau (bangsa kita) dengan ICT/telematika di Indonesia. Bisa dilihat peruntukan peralatan ICT dalam sebuah instansi saja (tidak perlu antar instansi), nampaknya bahwa masing-masing unit kerja seakan memiliki monopoli penggunaan sehingga tidak bisa sharing resources antar unit. Itu belum menyangkut data-data yang harus di share bersama.
Sebagai bagian dari masyarakat ICT, saya melihat selama frame berfikirnya masih seperti itu nampaknya akan menjadi sulit bangsa kita berkembang dengan dunia ICT.Perkembangannya akan bersifat lokal/vertical saja. Itu belum bicara masalah perkembangan ICT di sekolah-sekolah…
Selasa 10 Juli 2007 yang lalu, saya diundang ke BPPT dalam workshop mendiskusikan potret dan indikator perkembangan ICT nasional. Nampak sekali bahwa apa yg telah di diskusikan masih jauh diangan-angan selama penentu kebijakan ICT di tanah air tidak serius /(bener2)serius ke arah sana dan kebijakan ICT antar departemen belum bisa sharing bersama. Perlu dukungan asosiasi dan komunitas ICT
untuk membangun bersama ICT Indonesia.

salam buat Bapak&Ibu
Sarono Widodo
Borobudur eXchange (BoX),Semarang

PROFIL
SEKILAS AKTIVITAS MASTEL
I. Program Pembentukan Kebijakan, Kelembagaan, Dan Regulasi Telematika Serta Koordinasi Antar Instansi Terkait
1. Pembentukan BRTI dan KPI.

a. MASTEL memperjuangkan pembentukan Badan Regulasi Independen di bidang Telekomunikasi yang pada akhirnya telah terbentuk pada Desember 2003.

b. MASTEL juga aktif dalam usulan pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia dimana salah satu anggota KPI adalah usulan MASTEL.
2. Masukan atas RUU.
a. RUU Informasi dan Transaksi Elektronik
b. RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik
c. RUU Pajak

MASTEL juga memberikan masukan pemikiran atas naskah Rancangan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronis dalam rapat-rapat interdep yang dikoordinasi oleh Kementerian Negara (waktu itu) Komunikasi dan Informasi.
3. Masukan untuk DPR.
Saat diundang untuk sesi dengar pendapat, MASTEL memberikan pula masukan kepada Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang bertanggungjawab dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik. Pada kesempatan lainya, MASTEL juga memberikan masukan dan pendapatnya mengenai implementasi suatu badan regulasi independen saat dipanggil oleh Komisi IV DPR-RI sehubungan dengan pembentukan BRTI.
4. Selain itu MASTEL juga berkiprah dalam membantu operator dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh mereka dalam kaitannya dengan implementasi Otonomi Daerah yang dilaksanakan oleh masing-masing Pemerintah Daerah, salah satunya dengan menjadi nara sumber dalam diskusi antara Menkominfo dan Kementrian Dalam Negeri.
5. Dengan upaya lobby yang persisten dan konsisten untuk mewujudkan penanganan bidang telematika dalam satu kementrian, MASTEL dan para stakeholders dan asosiasi-asosiasi telah berhasil melobi pemerintah sehingga penanganan telematika di Indonesia saat ini telah menjadi satu, yaitu di bawah Menkominfo.
6. Memberikan masukan tentang isu-isu strategis bidang telematika kepada DPR, Pemerintah, BRTI dan KPI dalam beberapa topik yang relevan, termasuk untuk RUU, RPP, RPM, dan lain-lain.
7. Menyadari bahwa perkembangan teknologi begitu cepat dan kadang penetapan kebijakan menjadi tertinggal, maka MASTEL mulai akhir tahun 2003 membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Kecil Penyusun Cetak Biru Telematika. Hasil dari Pokja akan diserahkan kepada para pihak yang berkepentingan, dengan harapan dapat menjadi masukan yang berarti bagi penyusunan Cetak Biru Telematika di Indonesia.
8. Masukan terhadap Peraturan Pemerintah
MASTEL telah memberikan masukan terhadap berbagai macam rancangan peraturan-peraturan di bidang telematika seperti:

a. RKM 2,4 GHz.

b. KM No. 31 tahun 2003 dan (Rancangan) Keputusan Menteri No. 67 tahun 2003 tentang Hubungan Kerja BRTI, Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dan Departemen Perhubungan.

c. KM 84/2002 tentang SKTT.

d. Rancangan regulasi tentang migrasi dari sistem penyiaran analog ke digital.
9. Penetapan Biaya Frekuensi
MASTEL dibantu oleh Lembaga Donor dan komitmen dari Anggota MASTEL yang tertarik untuk itu, berhasil mendatangkan konsultan di bidang alokasi frekuensi untuk menghasilkan temuan yang kemudian dikirimkan sebagai masukan kepada Pemerintah dan Regulator serta pihak pengambil keputusan lainnya.
10. Kesepakatan Penentuan Biaya Interkoneksi

a. Dalam interkoneksi, ada beberapa perubahan mendasar, yaitu dasar perhitungan yang dulu Revenue Sharing sekarang berubah menjadi cost based.

b. MASTEL cukup terlibat dalam pembahasan mengenai isu interkoneksi, terutama MASTEL sering berperan sebagai peninjau dan ice breaker apabila pembahasan menemukan jalan buntu.

c. Saat ini RKM Interkoneksi sudah disosialisikan, namun MASTEL masih perlu memberikan pendapat agar RKM tersebut dapat menampung aspirasi para Anggota MASTEL selama ini.
11. Kegiatan ICT Integrity
Pelaksanaan Kelompok Kerja (Pokja) ICT-Integrity untuk pencegahan korupsi dibentuk berdasarkan keputusan Rapat Kerja MASTEL tahun 2005. ICT Integrity adalah konsep-konsep pemanfaatan telematika untuk pengaplikasian good-governance (misalnya melalui e-government, e-procurement, dan lain-lain). Masukan-masukan tersebut sudah mencakup dari kalangan industri telematika yang cakupannya cukup luas. Dalam hal ini, MASTEL telah menghasilkan rekomendasi bahwa Pokja menghasilkan suatu modul yang bisa menjadi acuan pelaksanaan/implementasi konsep ICT Integrity.
12. Pokja Penyiaran menghasilkan rekomendasi atas migrasi dalam penyiaran sistem analog ke digital serta implikasinya bagi kebijakan. Bidang penyiaran tidak hanya terkait dengan masalah teknologi melainkan juga hal-hal yang berkaitan dengan keadaan sosial, kebudayaan, pendidikan, pemberdayaan, dan keragaman muatan yang menunjang Indonesia sebagai suatu bangsa yang kuat.
Adapun Lokakarya/workshop yang dilaksanakan pada 1 Maret 2006 lalu adalah untuk mendapatkan masukan dari para ahli di bidang sosial, kebudayaan, pendidikan dan lingkungan hidup selain juga mensosialisasi hasil-hasil Pokja MASTEL secara lebih luas kepada para stakeholders.
II. Program Penggerak Pasar Dan Peluang Usaha Sektor Telematika Yang Mengarah Kepada Kompetisi pasar global.
1. Untuk program penggerak pasar dan peluang pasar telematika yang diamanatkan oleh anggota MASTEL pada Musyawarah Nasional ke IV MASTEL, MASTEL telah memberikan masukan tentang program USO saat MASTEL ikut dalam rapat menentukan besaran kontribusi USO dari para operator kepada Pemerintah.
2. Pada tahun 2003 Badan Pengkajian Hukum Nasional (BPHN) telah meminta masukan dari MASTEL untuk melengkapi pengkajian yang dilakukan oleh lembaga tersebut tentang masalah WTO (World Trade Organization). MASTEL juga melakukan sosialisasi kepada para Anggota MASTEL tentang isyu-isyu yang hangat dalam forum WTO, agar memungkinkan anggota MASTEL mengantisipasi liberalisasi pasar telematika baik di dalam negeri ataupun luar negeri dan mengambil manfaat lainnya dari sosialisasi ini sehingga memiliki kemampuan persaingan yang lebih tajam dalam bidang usahanya.
3. MASTEL menjalin hubungan baik dengan berbagai stakeholders dan menjembatani para pihak, baik dari industri maupun Pemerintahan. Salah satunya adalah melalui penyelenggaraan breakfast meeting yang mengundang para pengambil keputusan di bidang telematika dalam rangka memberikan informasi yang terkini kepada anggota MASTEL.
4. MASTEL juga telah menjalin kerjasama dengan asosiasi dari luar negeri, salah satunya adalah Daedok Valley Association, yang merupakan asosiasi pengusaha dari Korea. Tujuan kerjasama tersebut adalah untuk saling bertukar informasi mengenai perkembangan teknologi informasi, dan meningkatkan komunikasi dalam pembentukan jejaring (network) Korea dan Indonesia.
III. Program Pengkajian Pemanfaatan Teknologi Baru.
• Dalam hal program pengkajian pemanfaatan teknologi baru, MASTEL memiliki Pokja Telekomunikasi Bergerak Generasi Ke-3 yang terdiri dari 3 (tiga) sub Pokja yakni Teknologi, Manufaktur dan Regulasi. Pokja telah menghasilkan rekomendasi yang sudah diserahkan kepada Pemerintah. Para anggota Pokja MASTEL tentang 3G ini sering dimintai pendapat dan masukannya oleh Pemerintah dalam mengambil berbagai keputusan di bidang telekomunikasi.
• Selanjutnya kegiatan Pokja tersebut diteruskan dengan melaksanakan pelatihan 3rd Generation dengan penyelenggaraan lokakarya dan training yang membahas teknologi CDMA. Lokakarya yang kental sekali dengan masalah teknis ini dihadiri oleh para staf dari para Operator.
IV. Program Pengembangan Dan Penetrasi Infrastruktur, Aplikasi Bidang Telematika Serta Konten.
1. MASTEL membentuk tim yang menyusun berbagai masukan dan pemikiran dalam suatu Tim Pokja Penyusunan Cetak Biru Telematika yang mencakup bidang telekomunikasi, teknologi informasi, penyiaran dan manufaktur yang hasilnya akan diserahkan sebagai bahan masukan kepada Pemerintah. Tim ini terdiri dari para Pengurus MASTEL berikut para Anggota MASTEL yang memiliki keahlian di bidang telematika ini.
2. Naskah awal hasil pemikiran Tim Pokja Penyusunan Cetak Biru Telematika ini telah dibagikan kepada para Anggota MASTEL saat penyelenggaraan Rapat Kerja MASTEL pada tahun 2003 untuk mendapatkan pemikiran dan aspirasi anggota.
3. MASTEL juga memberikan masukannya kepada Tim Pemerintah yang membahas rencana pembangunan jangka panjang di bidang telekomunikasi, baik di kantor Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) serta kantor Menteri Koordinasi bidang Perekonomian, maupun di Menkominfo.
4. Pada saat yang hampir bersamaan pula, MASTEL melaksanakan APT (Asia Pacific Telecommunications) Regional Workshop on USO (Universal Service Obligation) bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, yang diikuti oleh peserta dari kalangan internasional dan diakui sangat berguna bagi para peserta yang sedang merancang program USO di negaranya masing-masing.
5. MASTEL berusaha menjadikan telematika sebagai agenda nasional, agar Pemerintah menjadikan pembangunan telematika sebagai prioritas dengan upaya terus menerus untuk memberikan masukan tentang kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang telematika, baik diminta ataupun tidak.
- RPP Penyiaran
- RUU ITE
- Penyusunan Cetak Biru Telematika
- Penyelenggaraan USO tahap ke-2
- Penyelenggaraan SKTT
- Masalah Interkoneksi
- Masalah Kompetisi
V. Program Peningkatan Peran-serta Masyarakat, Serta Kerjasama Nasional Dan Internasional Di Bidang Telematika.
1. MASTEL tetap memperjuangkan peningkatan peran-serta masyarakat terutama dalam perumusan kebijakan dan regulasi di bidang telematika. Pada saat Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Mandiri dibuat, MASTEL membentuk Kelompok Kerja tentang Lembaga Mandiri. Hasilnya adalah Pokja MASTEL berpendapat bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut tidak sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi MASTEL dan karenanya mengusulkan agar Rancangan tersebut tidak diteruskan proses pembahasanya.
2. Masih pada program peningkatan peran serta masyarakat, MASTEL juga tetap menjalin hubungan dengan berbagai lembaga internasional dan lembaga donor seperti ITU, APT, APECTEL, UNDP, USAID, JICA dan World Bank.
3. MASTEL juga berperan aktif dalam keikut-sertaannya sebagai anggota Delegasi Republik Indonesia yang terdiri dari antar-departemen dan para pihak terkait ketika menghadiri berbagai forum internasional seperti di WSIS, konperensi E-Government, LIRNEasia, APT, APECTEL dan lain-lain.
4. MASTEL berpartisipasi di dalam ID-SIRTII (Indonesian Security on Incident Response Team on Information Structure) yang merupakan embrio penanganan masalah yang menggunakan komputer dan internet. Tim ini dibentuk melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi. Saat ini sedang dipersiapkan pendiriannya sebagai suatu badan yang bertingkat nasional. Para Anggotanya adalah beberapa anggota MASTEL seperti APJII (Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia), juga Kepolisian Republik Indonesia dan FTII (Federasi Teknologi Informasi Indonesia). Dua orang Pengurus MASTEL dan satu staff Sekretariat menjadi anggota pada tim ini.
5. MASTEL bersama-sama APJII dan Indonesian Internet Society (IISOC), mendukung pembentukan Lembaga Internet Indonesia (LII). LII tersebut dimaksudkan menjadi lembaga pengatur internet di Indonesia yang merupakan lembaga swaregulasi industri, salah satunya diharapkan untuk mewadahi permasalahan domain di Indonesia.
6. MASTEL melakukan konsultasi publik dalam rangka melibatkan peran serta masyarakat dan menampung aspirasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dan regulasi, misalnya dengan memanfaatkan mailing list dalam perubahan peraturan mengenai perijinan pemakaian frekwensi 2,4 Ghz.
VI. Program Peningkatan Sumberdaya Manusia Dan Daya Saing Industri Telematika Indonesia, Termasuk Penelitian Dan Pengembangan, Rekayasa, Pabrikasi Dan Layanan.
1. Sejak tahun 2003, MASTEL diminta oleh Departemen Pendidikan Nasional untuk memberikan masukan dalam pembentukan standar kompetensi telekomunikasi untuk tingkat SMK-D3.
2. Secara berkala sejak tahun 2001, MASTEL melakukan diseminasi informasi pelaksanaan pelatihan regulasi, dan teknis di bidang telekomunikasi kepada para Anggota MASTEL untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh ACA (Australian Communications Authority) di Australia.
3. MASTEL bekerjasama dengan lembaga profesi PII (Persatuan Insinyur Indonesia) dalam menyelenggarakan seminar tentang Technopreneurship di bidang Kelistrikan.
4. MASTEL bekerjasama dengan Fraunhofer Representative of Indonesia mengadakan seminar Open Service Access/Parlay. Seminar tersebut menitikberatkan kepada 3G Service Delivery Platforms dan PARLAY Business Networking. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Februari 2004.
5. Pada tahun 2003, MASTEL bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi melaksanakan APECTEL Interconnection Regional Training yang diselenggarakan di Jakarta dan dihadiri oleh peserta dari beberapa negara di Asia Tenggara. Pelatihan ini sangat berguna terutama bagi para operator telekomunikasi yang menghadapi permasalahan di bidang interkoneksi yang berlarut-larut.
6. MASTEL, dengan bekerjasama dengan LIRNEAsia, suatu badan penelitian internasional di bidang telekomunikasi, telah menjadi tuan rumah dalam pertemuan para pengambil keputusan di bidang ini pada tanggal 1-3 Oktober 2005 yang lalu. Para pesertanya berasal dari negara-negara Asia seperti India, Pakistan, Singapura, Taiwan, juga dari benua lain seperti Eropa, Afrika, dan Australia. Pada kesempatan ini MASTEL mendapatkan temuan hasil penelitian bahwa biaya leased-line untuk keperluan internet di Indonesia sangat mahal bila dibandingkan dengan negara-negara maju dan berkembang lainnya. Temuan ini sudah disampaikan kepada regulator telekomunikasi untuk ditindaklanjuti dengan pengaturan yang sesuai.
VII. Program Penyempurnaan Dan Perluasan Bank Data, Termasuk Publikasi Kegiatan MASTEL Melalui Berbagai Media, Khususnya Internet.
1. Penyediaan informasi melalui penerbitan MASTEL News serta melalui mailing list dan website MASTEL juga dilakukan untuk memenuhi kewajiban MASTEL sebagai layanan kepada para Anggotanya.
2. MASTEL telah melakukan sosialisasi tentang pembentukan Balai Informasi Masyarakat (BIM) agar semakin banyak pihak berinisiatif untuk mendirikannya sehingga Indonesia bisa memperkecil digital divide dan mencapai target WSIS yang telah disepakati oleh Indonesia dalam forum tersebut. Dalam pelaksanaannya MASTEL telah bekerjasama dengan universitas, Divisi Risti PT Telkom, serta UNDP dan pihak-pihak yang berminat untuk memberikan pembinaan terhadap proyek percontohan BIM. Sebagai catatan: Proyek BIM MASTEL ini sedang diusahakan untuk diteruskan dengan bantuan PT Telkom pada tahun 2006 ini.
3. Perbaikan dan peningkatan fasilitas perpustakaan MASTEL terus menerus dilakukan agar pencarian informasi mudah dilakukan oleh mereka yang berminat untuk mendapatkannya.
4. Dalam pelaksanaan Program Kerja ini, MASTEL secara rutin selalu melakukan pendekatan kepada pihak media oleh pengurus dan Sekretariat dan melakukan press conference dari waktu ke waktu.
VIII. Program Penguatan Dan Peningkatan Organisasi MASTEL.
1. MASTEL secara terus menerus melakukan kegiatan untuk menjadikan MASTEL sebagai organisasi yang disegani dan dan mandiri secara finansial antara lain dengan melakukan kegiatan kegiatan dan melibatkan pengurus dan anggota MASTEL, misalnya dengan memberikan masukan berharga tentang berbagai isu strategis telematika kepada DPR-RI, sosialisasi topik yang berkaitan dengan perkembangan teknologi di berbagai seminar yang diselenggarakan sendiri maupun saat diminta sebagai narasumber, serta memenuhi berbagai undangan di kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
Hal ini dibuktikan dengan diundangnya MASTEL untuk memberikan masukan masukan:
- Kepada anggota DPR, tentang berbagai topik

- Sebagai narasumber untuk tim pengarah dalam seleksi penyelenggara SKTT

- Menjadi pembicara dalam berbagai kegiatan seminar, misalnya dalam seminar internasional mengenai E-Government, APECTEL, APT, maupun seminar seminar didalam negeri seperti seminar Telecenter For The Poor, etc.

- MASTEL menjadi nara sumber, dalam pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyiaran (2004), juga Peraturan Pemerintah mengenai otonomi daerah di bidang kegiatan telematika, antara Kominfo, Depdagri dengan wakil daerah (diskusi).

- Saat mengikuti briefing oleh Menteri Komunikasi dan Informasi, dikatakan bahwa TKTI akan langsung ditangani Presiden. Sebetulnya MASTEL telah lama mengajukan usulan agar TKTI di bawah badan yang lebih berpengaruh. Persoalannya: sampai dengan sekarang belum ada perwujudannya.

- MASTEL diikutsertakan dalam Tim Audit Frekuensi, yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, diwakili oleh Bp. Suwarso dan Bp. Arnold Ph. Djiwatampu.

- MASTEL diwakili oleh Bp. Damsiruddin Siregar ikut-serta dalam Tim Audit 3G.

- MASTEL memberikan masukan dan menjadi pembicara tentang BIM MASTEL dalam seminar “ICT for the Poor“ dalam proyek UNDP-Bappenas pada bulan Nopember 2005. MASTEL diwakili oleh Bp. Sumitro Roestam dan Sekretaris Jenderal MASTEL dan Project Manager BIM.
2. Diskusi tentang perubahan peran MASTEL
Pada saat ini dirasakan bahwa diperlukan adanya perubahan peran MASTEL, terutama untuk meningkatkan organisasi MASTEL. Diskusi terjadi pada rapat-rapat persiapan Musyawarah Nasional V MASTEL. Beberapa masukan telah tercatat seperti dibawah ini:

- Peran MASTEL dalam digital divide dan Milennium Development Goals, Sasaran-sasaran menurut “kesepakatan global” ialah pada tahun 2015 – Millenium Development Goals (MDG) (50% penduduk memiliki akses terhadap ICT) .Diskusi tentang peran MASTEL dalam menghantarkan ICT untuk Benefit civil society dan digital divide. Disini yang mencuat terutama peran Warnet, CAP atau Telecenter di pedesaan.

- Peran sebagai fasilitator dimana MASTEL sebagai “wasit” apabila ada anggota MASTEL yang berseberangan dalam posisinya. Diharapkan MASTEL berperan sebagai alternative dispute resolution institution berdasarkan prinsip win-win solution.

- Peran MASTEL sebagai collaborative body

- Peran MASTEL sebagai MASTEL agar berperan dalam menyatukan segala pendapat Masyarakat dan menjadi ikut aktif sehingga membuat teknologi informasi bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia (making IT works for Indonesia )

- Peran MASTEL sebagai sounding board

- Bersama dengan asosiasi, menggunakan ICT untuk memberikan manfaat bersama

- Sebagai capacity builder dalam meningkatkan mutu SDM Indonesia, contoh berperan dalam pendirian LSPT (Lembaga Sertifikasi Profesi Telematika) dimana Ketua Umum MASTEL telah tercatat sebagai pihak pendiri.
3. Penguatan Kapasitas Sekretariat MASTEL
Seluruh program program kerja MASTEL di atas tidak akan berjalan dengan baik tanpa keterlibatan dan dukungan dari Sekretariat MASTEL yang profesional, sehingga Ketua Umum dan anggota Pengurus akan selalu mendapatkan dukungan penuh dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
http://www.mastel.or.id/id/?hlm=profil&show=aktifitas

Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Telematika di Indonesia PDF Print E-mail
Ditulis Oleh: Ephi

Memasuki era globalisasi, perkembangan teknologi memasuki era baru dengan hadirnya teknologi informasi dan komunikasi. ICT telah memberikan kontribusi positif bagi perubahan paradigma dan kegiatan masyarakat dan pelayanan publik yang mulai berorientasi pada aspek kemudahan-kemudahan dalam melakukan berbagai aktifitasnya sehingga ada kecenderungan untuk menggunakan sarana informasi yang lebih modern, demikian antara lain diampaikan Menkominfo Syamsul Mu'arif pada acara Seminar "Teknologi Informasi Menuju Global Market (2/8) di Medan).

Lebih lanjut Syamsul Mu'arif mengatakan, sebagai dampak dari keinginan dan perubahan tersebut, pemerintah tidak boleh tertinggal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah segera memfasilitasi berbagai kegiatan masyarakat dengan penyediaan jaringan teknologi komunikasi dan informasi yang kemudian di Indonesia disosialisasikan sebagai telematika konvergensi dari telekomunikasi, media dan informatika.

Sebagai komitmen akan pentingnya kebijaksanaan pemerintah di bidang telematika, serta dalam rangka mempercepat pengembangan dan pemanfaatan telematika di Indonesia, pemerintah membentuk Kementerian Komunikasi dan Informasi, yang secara eksplisit dalam tugas, fungsi dan kewenangannya diberi tugas antara lain untuk membina kebijakan di bidang telematika.

Untuk mempercepat terealisasinya hal ini, pada tanggal 9 Juni 2003 telah dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.

Disamping memberikan fasilitasi dan motivasi bagi perkembangan telematika di dalam negeri, pemerintah juga mengikuti perkembangan telematika di dunia dengan berpartisipasi dan memanfaatkan fasilitasi yang diberikan oleh masyarakat internasionl. Beberapa kegiatan yang diikuti Indonesia diantaranya adalah berpartisipasi aktif dalam forum komunikasi dan informasi yang diselenggarakan oleh International Telecommunication Union (ITU), juga dalam pengimplementasian Information Technology Agreement (ITA).

Tujuan dari ITA adalah memberikan kemudahan bagi perdagangan di bidang telematika, dengan elimination of tariffs bagi produk telematika per 1 Januari 2000.

Dalam menghadapi kesepakatan regional maupun internasional di berbagai bidang aktivitas kehidupan, jelas Indonesia tak dapat melepaskannya. Keterkaitan dan keterikatan regional dan internasional itu memerlukan kemampuan dan komitmen yang tinggi dari segenap komponen bangsa agar dapat memperbaiki taraf hidup bangsa, meningkatkan citra Indonesia di masyarakat internasional. Guna membuka peluang pasar dan perekonomian Indonesia perlu memperhatikan isu-isu kritis, agar dapat membangun keunggulan nasional untuk penguasaan pasar global.

Kehadiran ICT di tengah masyarakat telah membawa kita lebih menguatkan keyakinan kita, karena telematika tidak hanya menambah khasanah pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga kita dapat mengetahui bahwa masih terdapat digital divide dan information divide di Indonesia, sehingga memotivasi Indonesia untuk bangkit untuk memperoleh recognition dari dunia internasional, kata Syamsul Mu'arif.
http://lintau.com/content/view/32/35/

PAUD

2008-04-18T21:57:00.000-07:00